YOGYAKARTA, BP – Memasuki tahun baru 2023 Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan beberapa catatan untuk beberapa isu, salah satunya bidang politik yakni harapan untuk pemilhan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Haedar Nashir mengajak warga masyarakat dan elit bangsa melakukan muhasabah, meski telah banyak kemajuan di berbagai sektor, namun masih ada catatan-catatan evaluatif yang bersifat kritis-konstruktif, dari isu keagamaan, hukum, ekonomi, dan politik.
Untuk bidang politik ia menjelaskan, bahwa demokrasi prosedural tidak cukup. Dibutuhkan basis nilai yang lebih kuat dan bijak yaitu bersumber pada Pancasila, Agama dan nilai luhur bangsa, sehingga muncul etika publik, etika politik, jiwa kenegarawanan dari warga masyarakat dan elit bangsa. “Selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan kemanusiaan semesta bukan kepentingan pribadi dan kroni,” kata Haedar, dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (4/1/2023).
Lalu, politik juga harus ditegakkan di atas konstitusi. Haedar menyoroti pesta demokrasi 2024, pemilu 2024 diharapkannya diselenggarakan sesuai dengan amanat hukum. Menyiapkan segala perangkat dengan integritas tinggi dan seluruh komponen bangsa mesti bekerjasama melaksanakan serta menyukseskan pemilu sebagai tonggak penting untuk kemaslahatan seluruh negeri.
“Semoga kita nanti (tahun 2024) menghasilkan elit bangsa yang betul-betul mengutamakan kepentingan bangsa, negara, tanah air, dan rakyat di atas kepentingan lainnya,” ia menuturkan.
Kemudian, untuk bidang agama Haedar ingin agama menjadi pembangun nilai hidup bermakna, bukan menjadi alasan untuk memantik permusuhan dan merusak perdamaian. “Jangan bias terhadap agama, sehingga menganggap agama sebagai sumber intoleransi, terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Umat beragama juga perlu koreksi diri agar jangan sampai bias dan stigma ini muncul karena kesalahan-kesalahan kita dalam beragama,” kata Haedar dalam Refleksi Akhir Tahun TVMU.
Selain itu, Haedar juga menyoroti masalah keadilan hukum. Saat ini menurutnya, keadilan dan penegakkan hukum masih terasa tebang pilih, terutama dalam pidana korupsi, maka seluruh instansi hukum mestinya introspeksi diri. Keadilan sejati tercipta dari adanya penegakkan hukum yang tidak tebang pilih.
Untuk bidang ekonomi, Haedar mengapresiasi kinerja semua pihak karena mampu bertahan melewati masa-masa kritis di era pandemi. Namun, membangun stabilitas ekonomi saja tidak cukup, diperlukan pemanfaatan sumber daya alam bagi hajat hidup publik bukan hanya untuk kaum elit. “Ini memerlukan komitmen semua pihak untuk memeratakan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap dia.#gus