Palembang,BP- Kepengurusan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2025–2030 resmi dilantik di Aula Lantai III Gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX Palembang, Senin (3/11/2025). Acara ini juga dirangkai dengan Diskusi Publik bertema “Ilmu Politik di Era AI.”
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum AIPI, Dr. H. Alfitra Salam, APU, dan dihadiri oleh diantaranya Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, para akademisi, pengamat politik, serta mahasiswa ilmu politik dari berbagai universitas di Sumatera Selatan.
Turut hadir Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT), serta pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB.
Dalam sambutannya, Dr. Alfitra Salam menjelaskan bahwa AIPI kini telah memiliki kepengurusan di 26 provinsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa AIPI berperan sebagai mitra pemerintah yang bersifat kemitraan kritis—mendukung program pembangunan namun tetap berani memberikan kritik konstruktif.
“Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk karena kita terlalu menormalisasi kejahatan demokrasi. Politik uang dianggap hal biasa, padahal itu adalah kejahatan serius,” tegas Alfitra.
Ia menilai, pembenahan sistem pemilu harus menjadi prioritas nasional agar pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya—terutama tahun 2029—dapat berlangsung lebih baik dan berintegritas.
“Semua perlu perubahan, termasuk regulasi pemilu. Kami sepakat perlu modifikasi undang-undang agar kedaulatan rakyat tidak diacak-acak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Alfitra juga mengucapkan selamat kepada pengurus baru AIPI Sumsel yang dikukuhkan, dengan Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si. sebagai ketua. Ia berharap AIPI Sumsel dapat menjadi mitra kritis bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan politik yang beretika.
“AIPI harus hadir memberikan solusi, termasuk dalam penyusunan peraturan etika di dalam konstitusi dan regulasi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua AIPI Sumsel Dr. Ade Indra Chaniago menyoroti persoalan korupsi yang masih menjadi penyakit kronis di daerah.
“Kalau tidak kita hentikan, bagaimana kita bisa menikmati hasil pembangunan, sementara kekayaan daerah terus dikorupsi,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dalam sambutannya menyambut baik kemitraan dengan AIPI. Ia menilai kolaborasi dengan kalangan akademisi penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan keputusan legislatif.#udi