Palembang, BP-Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmen mereka untuk tetap berada dalam satu komando di bawah kepengurusan Pengurus Besar (PB) PGRI yang sah pimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., serta Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin H. Bukman Lian, M.M., M.Si.
Sikap tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pengurus PGRI Provinsi Sumsel dan PGRI Kabupaten dan Kota Se-Sumsel, menyatukan persepsi terhadap kondisi organisasi , Selasa (9/6/2026) di Wyndam Hotel Palembang.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Sumsel Assoc Prof Dr H Bukman Lian MM Msi didampingi Sekretaris PGRI Provinsi Sumsel Drs Herry Amirul MM dan Pembina PGRI Sumsel sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang, Dr. Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M dan perwakilan pengurus PGRI 17 kabupaten dan kota di Sumsel.
Ketua PGRI Provinsi Sumsel Assoc Prof Dr H Bukman Lian MM Msi mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan penjelasan mengenai perkembangan organisasi PGRI di tingkat nasional maupun daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kami telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pengurus PGRI kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan untuk menyamakan persepsi serta memberikan penjelasan terkait perkembangan organisasi PGRI secara nasional maupun di Sumatera Selatan,” ujar Bukman.
Menurutnya, setelah mendengarkan penjelasan kronologis serta mempelajari berbagai keputusan organisasi yang berlaku, seluruh pengurus PGRI kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sepakat memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan PB PGRI di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd yang merupakan hasil Kongres XXIII PGRI Tahun 2024.
“Seluruh PGRI kabupaten dan kota di Sumatera Selatan bulat tekad mendukung kepengurusan PB PGRI yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi,” tegasnya.
Bukman menjelaskan, dukungan tersebut tidak hanya datang dari tingkat kabupaten dan kota, tetapi juga dari pengurus cabang, ranting, hingga anggota PGRI yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh perwakilan pengurus PGRI kabupaten dan kota telah menandatangani pernyataan dukungan secara resmi yang dibubuhi materai.
“Pernyataan dukungan ini telah ditandatangani oleh seluruh perwakilan PGRI kabupaten dan kota sebagai bukti bahwa PGRI Sumatera Selatan tetap solid dan satu komando,” katanya.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat mengakhiri berbagai keraguan yang berkembang di kalangan anggota PGRI mengenai kepengurusan organisasi.
“Mulai hari ini tidak ada lagi keraguan bagi para guru dan anggota PGRI di Sumatera Selatan. Semua sudah jelas, mana kepengurusan yang sah sesuai mekanisme organisasi,” ujarnya.
Bukman juga menegaskan bahwa soliditas organisasi menjadi modal penting bagi PGRI dalam memperjuangkan kepentingan guru dan dunia pendidikan.
“Kami ingin rumah besar PGRI di Sumatera Selatan tetap utuh, solid, dan semakin kuat. Dengan kebersamaan ini, PGRI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperjuangkan aspirasi para guru,” pungkasnya.
Pembina PGRI Sumsel sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang, Dr. Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M mengatakan, seluruh pengurus PGRI kabupaten dan kota yang hadir telah menyatakan sikap dan menandatangani dukungan terhadap kepengurusan hasil Kongres PGRI Tahun 2024.
“Hari ini hadir 17 kabupaten dan kota, masing-masing diwakili oleh ketua dan sekretaris. Kami memiliki agenda khusus untuk menyikapi berbagai informasi dan pemberitaan yang berkembang terkait organisasi PGRI. Hasilnya, kami sepakat tetap setia kepada kepengurusan yang lahir dari Kongres Tahun 2024,” ujar Zulinto.
Menurutnya, Kongres PGRI Tahun 2024 merupakan forum resmi organisasi yang dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI. Karena itu, seluruh pengurus PGRI di Sumatera Selatan tetap mengakui dan mendukung hasil kongres tersebut.
“Kami memandang Kongres 2024 sebagai forum yang sah karena dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi. Oleh sebab itu, kami mendukung penuh kepengurusan PB PGRI dan PGRI Sumatera Selatan yang merupakan hasil proses organisasi yang benar,” katanya.
Zulinto juga menegaskan bahwa berbagai upaya yang dilakukan di luar mekanisme organisasi, termasuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), tidak memiliki dasar yang kuat karena dinilai tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam AD/ART organisasi.
Terkait adanya rencana pelantikan kepengurusan lain pada akhir Juni mendatang, Zulinto mempersilahkan kalau ada pelantikan dan jika ada yang mau datang.
“ Kalau dia melakukan pelantikan dan sebagainya kami akan melakukan hal yang sama, kami sudah merencanakan bahwa kami akan protes , itu tidak benar ,”katanya.
Terkait sanksi kepada kepengurusan PGRI Sumsel tandingan, Zulinto mengaku PGRI tandingan tersebut sudah dikenakan sanksi sosial.
“ Kami buat berita-berita bahwa mereka tidak benar, ini yang benar, kami buat lagi tulisan ini yang benar, itu tidak benar, itu sudah satu tindakan sosial yang disampaikan kepada mereka, supaya mereka mengerti , bahwa ini lho aturan organisasi, ini sesuai AD/ART organisasi , kalau kemari nada mandat dan sebagainya PGRI tidak mengenal mandat, tidak ada mandat dalam organisasi kita harus melalui kongres melalu Porprov, provinsi maupun kabupaten kota malah sampai ke cabang , ada pemilihan, kalau serta merta ada nama orang, kita ini bukan panitia penganten tapi ini organisasi besar di negara ini ,”kanya.
Menanggapi sikap yang disampaikan PGRI Sumsel pimpinan Bukman Lian, Ketua PGRI Sumsel versi PB PGRI pimpinan Teguh Sumarno, Drs. H. Riza Pahlevi, M.M., mengajak seluruh guru di Sumatera Selatan untuk tetap menjaga etika organisasi dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Riza, persoalan yang terjadi saat ini berawal dari dinamika organisasi di tingkat pusat dan telah memasuki ranah hukum.
“Kita adalah guru. Mari menunjukkan adab, budi pekerti dan akhlak yang baik karena semua tindakan kita akan menjadi teladan bagi peserta didik,” katanya Ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2026).
Riza mengatakan pihaknya berpegang pada putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Ia menyebut putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan pihak Teguh Sumarno terkait legalitas kepengurusan organisasi di tingkat pusat.
“Negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi putusan hukum yang berlaku,” katanya.
Menurut Riza, berdasarkan pemahamannya terhadap putusan tersebut, legalitas kepengurusan yang dipimpin Prof. Unifah Rosyidi telah dibatalkan sehingga pihaknya menilai kepengurusan di bawah kepemimpinan Teguh Sumarno memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
Namun demikian, ia mengajak seluruh anggota PGRI untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga persatuan sesama guru.
“Kami mengajak seluruh guru di Sumatera Selatan untuk melihat persoalan ini secara jernih dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah belah organisasi,” ujarnya.
Riza juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan konsolidasi organisasi sesuai arahan dari kepengurusan pusat yang dipimpin Teguh Sumarno.
Meski terdapat perbedaan pandangan terkait legalitas kepengurusan, ia berharap seluruh pihak tetap mengedepankan dialog dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami ingin Sumatera Selatan tetap kondusif dan tidak terjadi konflik di kalangan guru. Yang terpenting adalah bagaimana organisasi ini dapat terus memperjuangkan kepentingan guru dan dunia pendidikan,” katanya.#udi