Jakarta, BP–Anggota DPR Misbakhun mengatakan, struktur RAPBN 2019 jelas sekali APBN pro rakyat kecil bila mengacu kepada struktur rakyat Indonesia terdiri dari 40 % ekenomi ke bawah, 40 % menengah dan 20 % memiliki ekonomi ke atas.
“40 % paling bawah inilah menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam RAPBN 2019. Lihat saja peserta BPJS memasuki angka 198 juta jiwa dan penerima bantuan iuran (PBI) dari 92 Juta orang Sesuai amanah BPJS dalam kategoti masayarakat miskin yang perlu disuport dari sisi penerima jaminan sosial. Sehingga pemerintahan Jokowi sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil untuk menikmati layanan kesehatan murah,” ujar Misbakhun di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (24/9).
Selain itu kata Misbakhun, biaya operasional sekolah (BOS) sekitar 20,3 juta siswa mulai dari SD sampai SMAm dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke madrasah Aliyah. Penerima program keluarga harapan (PKH) untuk masyarakat kategori miskin, sekitar 10 juta orang. Bahkan nilai tanggungan mereka dinaikkan 100% yang tadinya 1,8 juta per 3 bulan, sekarang mereka menerima 3,2 juta per 3 bulan. “Supaya anak-anak mereka yang SD bisa melanjutkan ke SMP hingga ke SMA dan kebutuhan sehari-hari tercukupi,” kata anggota Komisi XI dari Partai Golkar tersebut.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menjelaskan, pendekatan pemerintahan Jokowi masih pendekatan alokasi, belum sampai pada pendekatan stabilisasi dan distribusi. Karena APBN bukan hanya bicara alokasi tetapi bicara bagaimana stabilisasi serta distribusi.
“Dengan fungsi seperti itu, saya mencatat 9 tantangan pemerintah yakni 4 tantangan dalam negeri, 5 tantangan eksternal. Misalkan rupiah melemah, mestinya export berkembang untuk mengimbangi kenaikan dolar,” jelas Noorsy.
Bahkan lanjut Noorsy, kalau pakai perhitungan BI dan BPS terakhir, neraca pembayaran tetap di posisi negatif, defisit transaksi berjalan mencapai 3% tidak bergeser. Itu berarti ekspor kita merangkak sebentar impor kita tinggi. #duk