Jakarta, BP–Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengusulkan Pilkada kabupaten/kota dipilih DPRD. Kalau langsung justru masyarakat akan terpolarisasi dalam politik kepentingan pragmatis sebagaimana dalam pilpres April 2019. Bukan saja terjadi politik uang, tapi memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Sebaiknya hanya pilpres dan pemilihan gubernur (pilgub) yang dipilih langsung,” ujar Nono di ruanfan wartawan DPR Jakarta, Rabu (6/11) dalam dialog kenegaraan ‘Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah.
Menurut Nono, dengan pilihan DPRD, politik uang, dan potensi perpecehan di masyarakat bisa dikurangi. Sebab, jika semua dipilih langsung, akyat akan mengalami tiga kali (pilpres, pilgub, dan kabupaten/kota) memiliki potensi perpecahan.
Dikatakan, demokrasi akan berjalan dengan baik, jika tingkat ekonomi dan pendidikan sudah baik. Seama ekonomi dan pendidikan masyarakat belum baik akan terus terjadi politik uang dan politik emosional, yang bisa memecah-belah persatuan bangsa dan negara.,
Anggota DPR, Kamrussamad mengatakan Komisi II DPR RI dan pemerintah sedang mewacanakan revisi UU Pilkada.Baik terkait pencalonan mantan Napi, perlu tidaknya PNS mundur, TNI/Polri dilarang berpolitik praktis, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu dari TPS hingga KPPS, karena ratusan yang meninggal pada pemilu 2019.
“Mereka banyak yang meninggal akibat faktor kelelahan, usia maksimal 55 hingga 60 tahun, jumlah petugas penghitungan suara dari 7 menjadi 9 orang berusia 21 tahun. Kalau 17 tahun sebaiknya menggunakan hak pilih,” tuturnya.
Pad Pilkada serentak 2020 nanti terdapat 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. “Bagi saya Bawaslu yang harus diperkuat dengan orang-orang profesional dan berintegritas. Siapapun yang terbentuk menggunakan politik uang, langsung tangkap. Terutama dilakukan oleh dinasti yang menggunakan struktur politik secara masif,” tambah pengamat politik Maximus Ramses.#duk