Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, nomenklatur tak lazim ternyata ditemukan dalam anggaran pendidikan. Nomeklatur tersebut Dana Transfer Umum yang diperkirakan untuk pendidikan.”Tahun 2019 lalu dialokasikan dalam nomenklatur tersebut Rp 168 triliun. Dan 2020 nomenklatur yang sama muncul dengan anggaran mencapai Rp 260 triliun,” ujar Abdul Fikri Faqih di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (26/11).
Selain mempertanyakan pemberian nama nomenklatur anggaran tersebut, Fikri juga mempertanyakan ke mana isi anggaran dari nomenklatur ini. Besaran anggarannya cukup untuk membantu pembiayaan bidang pendidikan.
Pada periode lalu, lanjut Fikri, Kemendikbud selalu mengeluhkan anggaran pendidikan yang kurang untuk membantu guru honorer. Selain nomenklatur lucu tadi, kata Fikri, anggaran pendidikan sudah otomatis tersedia 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Mestinya sudah cukup dengan anggaran tersebut.
“Dengan afirmasi anggaran pendidikan dalam konstitusi mestinya selesai. Walau pertumbuhan ekonomi cuma 4 persen, kalau alokasinya betul untuk pendidikan,tidak akan ada lagi keluhan dari para guru honorer,” tutur Fikri.
Namun, faktanya anggaran pendidikan tidak pernah jelas. Pada 2019 anggaran belanja negara sekitar Rp 2.400 triliun dan 2020 sekitar Rp 2.500 triliun. Tapi untuk Kemendikbud hanya Rp 35 triliun.
“Rapat dengan Kemendikbud pernah buntu tahun lalu karena tidak ada anggaran. Padahal, di semua negara, anggaran pendidikan dialokasikan dengan cara afirmasi. Tidak peduli kondisi ekonomi susah, tetap 20 persen untuk pendidikan. SDM unggul Indonesia maju susah kalau gurunya menderita,” jelasnya.
Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan perkara yang mudah.
“Terkait dengan isu agar ada pengangkatan guru honorer menjadi PPPK Ini memang bukan perkara mudah,. Selain masalah anggaran, juga masalah adminstrasi lain” ujar Hetifah.#duk