LUBUKLINGGAU, BP- Akses permodalan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuklinggau.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, bersama Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). Keduanya mendorong agar akses pembiayaan bagi UMKM semakin mudah, murah dan tepat sasaran.
Hal itu dibahas dalam kegiatan Meaningful Participation terkait akses pembiayaan UMKM pada masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, yang digelar di Ballroom Hotel Grand Zury Lubuklinggau, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Lubuklinggau Emra, sejumlah anggota DPRD, kepala OPD, serta para pelaku UMKM.
Anggota BS OJK Prof. Dr. Candra Fajri Ananda mengatakan, persoalan pembiayaan masih banyak dikeluhkan pelaku UMKM. Karena itu, pihaknya turun langsung ke daerah untuk mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mengetahui secara langsung persoalan pembiayaan UMKM, sekaligus mendorong sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” ujarnya.
Sementara itu, Fauzi Amro menilai UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian, termasuk saat menghadapi kondisi krisis.
Namun, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, tingginya bunga pinjaman, minimnya pelatihan, persoalan pemasaran hingga pemanfaatan teknologi digital.
“Untuk itu, kami bersama mitra kerja bersepakat melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi UMKM,” kata Fauzi.
Ia meminta para pelaku UMKM menyampaikan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi secara konkret. Masukan tersebut diperlukan agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Fauzi juga mendorong perbankan, khususnya bank Himbara, BPR dan lembaga keuangan lainnya, untuk memperluas akses pembiayaan dengan biaya pinjaman yang lebih terjangkau.
Menurutnya, terdapat sekitar 9.353 pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau. Data tersebut perlu terus diverifikasi dan diperbarui, mulai dari identitas pelaku usaha, kepemilikan NIB hingga lokasi usaha.
“Data ini harus diverifikasi dengan baik agar setiap program bantuan dari pemerintah maupun DPR RI tepat sasaran dan tidak konsumtif,” tegasnya.
Ia menambahkan, data UMKM yang akurat akan memudahkan pemerintah dan lembaga terkait dalam menentukan bentuk intervensi yang tepat. Dengan demikian, bantuan dan pembiayaan dapat diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong UMKM untuk naik kelas.
Kegiatan Meaningful Participation ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pemangku kebijakan dan sektor jasa keuangan untuk menghasilkan solusi pembiayaan yang konkret dan berkelanjutan.
