ALUR ‘Kongres’ PWI Cikarang bermula dari kedua belah pihak yang berkelahi, di hadapan pejabat Komdigi, menyepakati untuk membuat kongres. Apakah mereka berdua punya kwalifikasi atau legitimasi untuk membuat kongres? Dari situ Komdigi bisa dinilai ‘menolong’ PWI yang sedang berkelahi atau ‘mengintervensi’-nya. Walhasil tiga pihak (dua yang berkelahi dan satu Komdigi) mencoba mencari solusi agar perkelahian berhenti. Katanya supaya Hari Pers Nasional (HPN) tidak di dua tempat lagi. Mungkin agar Presiden bisa hadir. Karena kalau tanpa kehadiran Presiden HPN value-nya jatuh.
Bukan kali ini saja PWI terkoyak. Dalam sejarahnya PWI tahun 1970-1973 pernah pecah. Ketuanya dua, BM Diah dan Rosihan Anwar. Ini daftar nama para ketua Ketua PWI Pusat dari masa ke masa:
- Soemanang SH (1946 1947, 1949-1950)
-
Usmar Ismail (Februari – November 1947)
-
Djawoto (1950 1951, 1951 1952, 1961 – 1963)
-
T. Sjahril (1953-1955, 1955 1959, 1959 – 1961)
-
A. Karim DP (1963 1965)
-
H. Mahbub Djunaidi (1965 1968 – 1970)
-
B. M. Diah (1970 – 1973)
-
H. Rosihan Anwar (1970 – 1973)
-
Harmoko (1973 1978, 1978-1983)
-
Atang Ruswita (Maret – November 1983)
-
Zoelharmans (1983 – 1988)
-
M. Soegeng Widjaja (1988 – 1993)
-
H. Sofjan Lubis (1993 – 1998)
-
Tarman Azzam (1998 – 2003, 2003-2008)
-
H. Margiono (2008 – 2013, 2013-2018)
-
Atal Sembiring Depari (2018 – 2023)
-
Hendry Ch Bangun (2023-2028)
-
Ahmad Munir (hasil simulasi menang 52 suara atas lawannya HCB 35 suara), masa jabatan terserah.
PWI Diintervensi Opsus Ali Murtopo
Rosihan Anwar pernah berurusan dengan rezim Orde Baru yang menyebabkan terbelahnya kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kala itu menjelang Pemilu 1971, aroma kepentingan politik sangat terasa dalam banyak hal, termasuk ketika PWI menggelar kongresnya yang ke-14 di Palembang pada 14-19 Oktober 1970.
Yang dijagokan memimpin PWI saat itu adalah B.M. Diah. Jurnalis senior ini mendapat dukungan penuh dari aparat Operasi Khusus pimpinan Ali Moertopo yang merupakan representasi pemerintah saat itu dan ikut campur dalam Kongres PWI.
Di sisi lain, ada kelompok yang tidak menyukai B.M. Diah, dipimpin oleh Harmoko. Harmoko yang kelak menjabat sebagai Menteri Penerangan RI saat itu belum menjadi bagian dari pemerintahan Orde Baru, ia adalah Ketua PWI cabang Jakarta.
Sebagai upaya agar B.M. Diah tidak terpilih lagi, kubu Harmoko memunculkan Rosihan Anwar untuk maju menjadi kandidat Ketua PWI Pusat. Pemungutan suara pun dilakukan dan hasilnya, Rosihan menang dengan meraih 16 suara, sementara B.M. Diah hanya 11 suara.
Tapi, hasil penghitungan suara itu tidak direstui pemerintah yang tetap ngotot menempatkan B.M. Diah di kursi tertinggi PWI. Akibatnya, kepengurusan PWI pun pecah menjadi dua kelompok, yakni PWI kubu B.M. Diah dan PWI yang dimotori Rosihan Anwar. Begitu sekelumit kisah PWI pernah pecah.
Apakah ‘kongres’ Cikarang juga ada intervensi lembaga seperti Opsus Ali Murtopo? Tentu saja latar yang melingkupinya jauh berbeda. Kini PWI bukan satu-satunya organisasi pers. Ada sepuluh organisasi pers di bawah konstitiuen Dewan Pers. Semenjak Gunawan Mohamad mutung karena Majalah Tempo dibredel Orba dan Ketua PWI H Sofjan Lubis tak membelanya, wartawan Indonesia membuat sejarah dengan mendirikan organisasi baru bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 7 Agustus 1994. Selang 46 hari dari dibredelnya Tempo 21 Juni 1994. Sejak itu organisasi pers beranak pinak semacam pemekaran.
Ke sini ke sininya perjalanan pers semakin kesana. Semakin kehilangan jati dirinya yang ia hidup selama ini. Digitalisasi flatform dari medium terbatas ke medium digital tak terbatas menghilangkan harga naskah berita yang selama ini dijualnya. Nilai Tikungan Promosi, yang selama ini laku dijual untuk publik perusahaan atau pemerintah beriklan juga hilang. Satu-satunya cara bertahan hidup sekarang mencari induk semang dengan menawarkan jasa corong bagi kepentingan mereka. Realitas Pers Anak Kambing yang untuk hidup harus cari induk kambing tempatnya menyusu. Agar mendapatkan sedikit protein dan vitamin.
Lalu untuk apa lagi ada organisasi Pers kalau di realitas para wartawan sudah jadi anak kambing. Adakah jalan keluar untuk itu?
Apakah PWI sebagai organisasi tertua yang pernah berperan untuk bangsa ini di era kebangkitan nasional dan perang kemerdekaan, masih bisa menjawab realitas jaman ini? Dan kongresnya tak pernah menengok realitas, kecuali hanya rebutan merek (brand) PWI yang dilumayankan untuk berlomba dengan Forum Pemred berebut hati penguasa.
Kini power kepemimpinan opini untuk mengendalikan pendapat umum tak lagi berada di tangannya. Netizen jadi pesaing yang handal bagi tugas pers. Publik meski tak sepenuhnya percaya, tetap memakai mereka. Kita dibilang mainstream. Sejak kapan kita buat nama itu. Bahkan imperium Barat telah memasukkan informasi, opini dan persepsi ke dalam suatu konsep Perang Benak. Apalagi di jaman digital, sumber informasi tak terhitung jumlahnya. Di manakah pers dapat menempatkan diri ketika logistik dan logikanya terancam?
Kembali ke sejarah perpecahan Kongres Palembang tahun 1970 antara BM Diah dan Rosihan Anwar. Di sana jejak Istana, melalui Opsus Ali Murtopo jelas ada. BM Diah 11 suara ngotot jadi ketua PWI. Masuk akal lah Rosihan Anwar yang mendapat 16 suara juga ngotot jadi ketua. Tapi di Palembang kongresnya ada. Meskipun perseteruan keduanya di Harian Merdeka juga menjadi benih perkelahian. Orang yang nama depan huruf terakhit I dan nama belakang huruf terakhir O. Ali Murtopo. Bisa siapa saja mengobok-obok PWI, disangka masih seksi. Enak juga saya dan teman-teman makan Sup Mie Bakso di acara kuliner lokal ‘Kongres’ Cikarang kemarin.
Ini ‘kongres’ yang cerdik. Tempat tak usah di hotel berbintang seperti dua kongres sebelumnya di Bandung dan Solo. Gratis menggunakan fasilitas Komdigi. Uang bantuan Komdigi. Katanya kali ini bersih cashback. Dan tak perlu dipertanggungjawabkan. Bukan karena apa, disebabkan tak ada institusi yang bisa mempertanggungjawabkan. Diaudit arena ‘kongres’ para ketua provinsi saling berbisik menanyakan remburs tiket. Katanya tidak ada, ditanggung kandidat masing-masing. Lho lho lho, kok bisa. Sebagian tetap berterima kasih pada Komdigi yang telah berhasil menciptakan putaran ekonomi ‘kongres’ seperti ini. Ketua-ketua pulang lumayan sehat. Ada yang berseloroh, seandainya ‘kongres’ seperti ini tiap tahun. kesejahteraan panitia dan ketua-ketua sedikit terdongkrak. Terima kasih kepada semua para pihak yang telah memungkinkan terselenggaranya ‘kongres’ ini. Terima kasih Pak HCB, terima kasih Pak Sekedang. Tidak ketinggalan Komdigi yang selalu. Jangan bosan-bosan membuat ‘kongres’. Kami seluruh Indonesia mendukung dengan senang hati.
“Bagaimana dengan PD/PRT bang?” tanya salah seorang ketua. Dijawab singkat oleh temannya, jangan bicara itu dulu nanti saja di 2030. Kalian pulang pakai tiket pesawat, pakai uang kan. Uang dari mana ekonomi susah begini. Beli tiket tak bisa pakai PD/PRT. Realitasnya begitu. Kita ikut realita saja. Mumpung Komdigi lagi baik hati.
)* Esais adalah Penanggung-Jawab Koran Harian Pagi Papuapos Nabire dan Papuapos TV.