Palembang, BP- Di sebuah ruang sederhana di kawasan Jakarta Selatan, Novia Rahmadani membuka aplikasi ponselnya di sela-sela jadwal pengantaran paketnya sebagai kurir Pos Indonesia. Bukan untuk sekadar berselancar di media sosial, ia mengunggah tautan afiliasi produk fesyen lokal ke akun TikTok dan Instagram miliknya. Setiap kali pengikutnya membeli produk melalui tautan yang ia bagikan, Novia mendapatkan komisi tanpa perlu menyentuh stok barang. Pekerjaan utamanya sebagai kurir tidak lagi menjadi satu-satunya sumber penghasilan.
Cerita Novia bukanlah anomali. Di tengah gempuran kabar buruk tentang korupsi, harga pangan yang naik-turun, dan gejolak ekonomi global, ada wajah lain ekonomi Indonesia yang justru menunjukkan denyut nadi yang lebih segar. Sebanyak 26 juta dari sekitar 30,2 juta unit usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia, berdasarkan perkiraan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM, kini telah masuk ke ekosistem digital pada 2025.
Lebih dari sekadar angka, ini adalah sebuah transformasi yang mengubah cara masyarakat berdagang, bekerja, dan bertahan hidup.
Wajah baru ekonomi Indonesia tidak lagi diwakili oleh gedung-gedung pusat perbelanjaan yang perlahan kehilangan pengunjung, melainkan oleh ponsel-ponsel pintar yang menyala di tangan ibu rumah tangga di pedesaan dan oleh platform digital yang telah menjadi pasar raksasa tanpa batas.
Namun, di balik kilau ekosistem digital yang tumbuh subur, ada tiga persoalan besar yang mengintai: keamanan digital yang rentan, maraknya hoaks berkedok bantuan UMKM, serta masih terbatasnya kontribusi ekspor produk lokal dari para pengusaha kecil. Sebuah wajah baru yang penuh potensi, tetapi juga sarat tantangan.
Untuk memahami betapa fundamentalnya perubahan ini, kita harus melihat lebih dulu panggung tempat UMKM kini berpijak.
Data menunjukkan bahwa dari sekitar 30,2 juta UMK yang aktif di seluruh Indonesia pada 2025, sebanyak 26 juta di antaranya telah memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjalankan usahanya, sementara sekitar 12,2 juta telah benar-benar berjualan melalui e-commerce. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) secara nasional diperkirakan mencapai lebih dari 61 persen pada tahun yang sama. Ini bukanlah angka mainan. Ia adalah bukti bahwa ekonomi kerakyatan, ketika dipasangkan dengan teknologi, mampu menjadi lokomotif pertumbuhan yang nyata.
Transformasi ini bukanlah kejutan bagi para pelaku usaha di lapangan. Survei yang dilaksanakan oleh Tenggara Strategics bekerja sama dengan Indonesia E-commerce Association (idEA) pada April hingga Mei 2026 mengungkapkan, 84,7 persen pengusaha UMK menilai platform digital membantu memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan dibandingkan jika hanya mengandalkan toko fisik. Bahkan, sekitar 39 persen dari mereka mengaku penjualan meningkat drastis setelah masuk ke dunia e-commerce. (https://inet.detik.com/business/d-8501647/dukungan-terukur-bagi-umk-produk-lokal-di-ekosistem-digital)
Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, melihat fenomena ini sebagai titik balik desentralisasi ekonomi nasional. “Platform digital tidak hanya menyederhanakan urusan transaksi dan logistik, tetapi juga meruntuhkan sekat pembatas; adanya akses pasar setara bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing di panggung yang sama dengan pemain besar,” tegasnya. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh konglomerasi dengan jaringan distribusi luas, kini dapat dimulai oleh seorang pengrajin di pelosok Nusa Tenggara Timur dengan bermodal koneksi internet dan kemauan belajar. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8493244/shopee-umkm-paten-kembali-digelar-ajak-jurnalis-angkat-kisah-umkm)
Namun, membesarkan pasar di dalam negeri saja tidak cukup. Gelombang digitalisasi UMKM kini mulai merambat ke ranah lintas batas, meskipun jalan yang ditempuh masih terjal. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia tercatat masih berkutat di angka 15,7 persen, sebuah persentase yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Masalahnya bukan pada kualitas produk, melainkan pada akses, pengetahuan, dan dukungan ekosistem yang belum merata. (https://www.fortuneidn.com/news/kemendag-bidik-kontribusi-ekspor-ke-pdb-25-persen-umkm-jadi-penopang-00-ccw2k-08bc74)
Sejumlah platform merespons dengan berbagai program inkubasi ekspor. Pada Desember 2025, TikTok Shop by Tokopedia meluncurkan inisiatif “Lokal Mendunia” yang secara khusus dirancang untuk membantu merek lokal Indonesia menembus pasar Asia Tenggara. Program yang berjalan dalam empat tahap seleksi, inkubasi, go-to-market, hingga ekspansi ini langsung menarik partisipasi 50 brand lokal, dan 35 di antaranya dinilai siap untuk benar-benar melangkah ke panggung ekspor. Keberhasilan awal program ini cukup menggembirakan: dari satu batch yang berjalan, enam dari delapan brand mencatat pertumbuhan nilai barang bruto (GMV) positif, dengan beberapa di antaranya membukukan kenaikan penjualan dua hingga tiga digit hanya dalam hitungan hari.
Program ini mencerminkan pergeseran pola pikir. Founder Amiralab, Adam Muhammad Ghifar, yang merasakan langsung sentuhan program tersebut, mengakui bahwa memasuki pasar baru tidak cukup hanya dengan produk bagus. “Dibutuhkan akses pasar, insight konsumen, dan strategi konten yang tepat,” ujarnya. (https://industri.kontan.co.id/news/tiktok-shop-tokopedia-dorong-ekspor-brand-lokal-ke-asia-tenggara)
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Fajarini Puntodewi, menyebut sinergi platform digital dengan pelaku usaha lokal semacam ini sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem ekspor nasional serta mendorong UMKM dan brand lokal naik kelas ke pasar global melalui peningkatan daya saing ekspor nonmigas. (https://ditjenpen.kemendag.go.id/berita/2026-05-11-kemendag-pada-program-lokalmendunia-tiktok-shop-by-tokopedia)
Di sini, peran platform digital sebagai “jembatan ekspor” mulai terlihat nyata. Tidak cukup hanya membuka toko online, ekosistem juga harus menyediakan data, logistik lintas negara, serta strategi pemasaran berbasis konten yang disesuaikan dengan preferensi konsumen di negara tujuan.
Di luar ranah jual-beli langsung, transformasi digital juga melahirkan kelas pekerja baru yang tidak pernah ada dalam struktur ekonomi konvensional: para afiliator. Mereka adalah individu yang menjembatani produk UMKM dengan konsumen melalui konten, tanpa harus memiliki stok atau mengirim barang. Berdasarkan data internal Shopee, jumlah afiliator di platform mereka telah mencapai belasan juta pada sepanjang 2025.
Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, menjelaskan bahwa tren ini muncul dari perubahan perilaku konsumen yang kini lebih menyukai cara interaktif sebelum memutuskan membeli. “Konsumen lebih tertarik pada konten berbasis video dan interaktif sebelum memutuskan membeli produk. Pergeseran perilaku ini kemudian melahirkan peran strategis afiliator dalam menjembatani produk UMKM dengan calon pembeli,” paparnya. Yang menarik, profesi ini hampir tidak memiliki hambatan masuk (low barrier to entry). Ekonom INDEF, Dhilla, menyebut bahwa dengan kepercayaan diri, konsep konten yang jelas, ponsel pintar, dan akses internet, siapa pun bisa menjadi afiliator. (https://money.kompas.com/read/2026/04/08/100000826/ekonom-indef–affiliate-marketing-di-e-commerce-buka-peluang-penghasilan-baru)
Potensi pendapatan dari afiliasi ini pun tidak main-main. Penelitian menunjukkan mayoritas responden berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan melalui program sejenis. Inklusivitas ekosistem afiliasi juga tercermin dari pelatihan yang diberikan kepada kelompok yang selama ini kurang terakses. Pada Mei 2026, Shopee berkolaborasi dengan lima mitra logistik besar (JNE, SiCepat, AnterAja, Pos Indonesia, dan SPX Express) untuk membekali 40 kurir perempuan dan anggota keluarga kurir dengan keterampilan menjadi kreator afiliasi.
Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, menekankan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap ekosistem digital yang inklusif. “Kami memastikan para peserta tidak hanya memahami dasar digital, tetapi juga mampu langsung memulai dan mengembangkan usaha, menciptakan sumber pendapatan baru, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Bagi Novia, yang sehari-hari mengantarkan paket ke berbagai alamat, profesi afiliasi memberinya ruang untuk tetap produktif di sela kesibukan. “Banyak hal baru yang saya pelajari … Materinya mudah dipahami apalagi sebelumnya saya sendiri memang sudah mulai coba-coba buat konten untuk affiliate,” ceritanya. (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260513184203-625-1358385/shopee-latih-40-kurir-perempuan-mitra-logistik-kuasai-program-afiliasi)
Kemudahan ini bukan berarti tanpa tantangan. Dibutuhkan konsistensi dan kreativitas. Namun, peluang yang terbuka lebar ini menunjukkan bahwa ekonomi digital tidak hanya menciptakan konsumen baru, tetapi juga lapangan pekerjaan yang fleksibel dan merata.
Tumbuhnya ekosistem digital yang begitu cepat telah membawa konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. “Permukaan serangan” (attack surface) bagi kejahatan siber ikut membesar seiring dengan jumlah UMKM yang bertransformasi secara digital. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga September 2025 mencatat 4,41 miliar anomali trafik siber, di mana 93,8 persen di antaranya adalah aktivitas malware. Kerugian finansial akibat penipuan online saja mencapai Rp9 triliun sepanjang tahun 2025. (https://rri.co.id/denpasar/iptek/2281394/about.html)
UMKM, yang selama ini mengabaikan keamanan data dengan keyakinan “ah saya cuma jualan kecil-kecilan, mana mungkin ada yang mau repot-repot meretas”, justru menjadi target empuk. Yudhi Kukuh, CTO Prosperita Group yang merupakan mitra eksklusif ESET, menyebut pola pikir ini sebagai kesalahan fatal. “Pembuat malware itu tidak pernah memilih target secara spesifik di awal. Mereka menyebarkan serangan secara massal (broadcast). Siapa pun yang dapur pacu sistemnya lemah, dialah yang menjadi korban,” tegasnya. Fenomena UKM yang hengkang dari marketplace besar dan beralih membangun website mandiri semakin memperparah risiko ini. Tanpa pemeliharaan keamanan yang berkelanjutan, website-website tersebut bak gudang data yang siap dijarah kapan saja. (https://today.liputan6.com/6334175)
Di sisi lain, hoaks juga menjadi momok yang tak kalah menakutkan. Sepanjang 2025 hingga 2026, beredar berulang kali kabar bohong tentang “BLT UMKM Rp5 Juta hingga Rp50 Juta” yang dilengkapi tautan pendaftaran tidak resmi. Kementerian UMKM melalui akun Instagram resminya telah berulang kali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meluncurkan program bantuan tunai semacam itu, dan unggahan yang beredar terindikasi kuat sebagai modus penipuan untuk mencuri data pribadi.
Modus serupa juga menyerang kelompok pedagang kaki lima dan warung, dengan narasi yang sama: janji bantuan yang menggiurkan tetapi hanya menjadi gerbang masuk bagi penjahat siber untuk menguras informasi sensitif korban. (https://rri.co.id/cek-fakta/1842838/hoaks-bantuan-tunai-pedagang-kaki-lima-dan-warung)
Menghadapi ancaman ganda ini, literasi keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar pelengkap. Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petriny, menegaskan bahwa pemahaman menjaga keamanan transaksi digital, melindungi data pribadi, serta mengenali potensi penyalahgunaan layanan keuangan digital, merupakan fondasi penting agar UMKM dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga secara konsisten mengingatkan agar pelaku UMKM hanya mengakses layanan keuangan yang legal dan berizin, serta bijak dalam memanfaatkan pinjaman daring, untuk menghindari jebakan “gali lubang tutup lubang” yang justru berujung pada kebangkrutan. (https://money.kompas.com/read/2026/05/22/192246426/transaksi-digital-meningkat-umkm-perlu-pahami-keamanan-siber?source=personalisasi)
Di tengah ancaman yang melingkupi, berbagai inisiatif konkret mulai bermunculan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan lebih sehat. Pelatihan siber menjadi garda terdepan. Edukasi rutin tentang cara mengidentifikasi phishing, mempraktikkan autentikasi dua faktor (2FA), serta memahami risiko malware mulai digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform e-commerce dan lembaga keuangan. (https://rri.co.id/denpasar/iptek/2281394/about.html)
Dari sisi regulasi, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian UMKM tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri yang mewajibkan platform PMSE memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50 persen bagi UMK penjual produk dalam negeri, serta mengatur kewajiban platform memperoleh persetujuan mitra UMK atas setiap perubahan kebijakan kerja sama. (https://inet.detik.com/business/d-8501647/dukungan-terukur-bagi-umk-produk-lokal-di-ekosistem-digital)
Langkah ini diharapkan mampu melindungi UMKM dari ketimpangan daya tawar dalam ekosistem marketplace, sekaligus mendorong mereka untuk tetap bertahan dan berkembang secara adil.
Di ranah teknologi informasi, Kementerian UMKM juga meluncurkan super-aplikasi “Sapa UMKM” pada Mei 2026 sebagai pusat data dan layanan digital terintegrasi bagi sekitar 30 juta pelaku usaha. Platform ini menyediakan berbagai modul krusial: dari legalitas (pengurusan NIB hingga sertifikasi halal), pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan dan fintech, hingga modul keamanan dan wawasan bisnis berbasis AI untuk membantu UMKM mengoptimalkan strategi pemasaran sekaligus melindungi diri dari ancaman digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut Sapa UMKM sebagai langkah ambisius untuk membangun sistem satu data dan satu layanan yang selama ini terfragmentasi. (https://katadata.co.id/berita/industri/6a0ebdb565d97/pemerintah-luncurkan-super-aplikasi-sapa-umkm-ini-daftar-fiturnya)
Tak ketinggalan, upaya pencegahan hoaks juga digencarkan melalui kanal-kanal resmi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian UMKM rutin mengeluarkan pernyataan resmi dan melakukan patroli siber untuk membongkar tautan-tautan penipuan yang menyasar pelaku usaha kecil. Seruan untuk selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi umkm.go.id terus disuarakan, menciptakan kebiasaan baru di kalangan UMKM untuk tidak mudah percaya pada janji manis di media sosial. (https://rri.co.id/cek-fakta/1842838/hoaks-bantuan-tunai-pedagang-kaki-lima-dan-warung)
Penutup
Wajah baru ekonomi Indonesia melalui UMKM dan platform merupakan realitas yang hidup dan terus berbenah. Di satu sisi, 26 juta UMK telah melompat ke era digital, menyumbang lebih dari separuh PDB nasional, dan membuka profesi baru seperti afiliator yang memberdayakan ibu rumah tangga hingga pekerja logistik. Di sisi lain, ancaman siber dan hoaks tumbuh subur, sementara kontribusi ekspor produk lokal masih perlu didorong lebih keras agar tidak ketinggalan dari tetangga-tetangga ASEAN.
Yang terpenting, perubahan ini tidak terjadi di ruang hampa. Ia adalah hasil kolaborasi antara jutaan pelaku usaha lokal, platform digital yang terus berinovasi, pemerintah yang menyusun regulasi perlindungan, serta lembaga jurnalistik dan masyarakat sipil yang menjadi penjaga gawang informasi dari serbuan berita palsu.
Seperti yang dikatakan Radynal Nataprawira, media memiliki peran penting sebagai saksi kunci yang mengikuti jatuh bangunnya pengusaha lokal, sekaligus menyampaikan narasi optimisme bahwa teknologi benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8493244/shopee-umkm-paten-kembali-digelar-ajak-jurnalis-angkat-kisah-umkm)
Tentu masih banyak pekerjaan rumah: infrastruktur digital di daerah tertinggal, literasi keamanan siber yang masih rendah, dan maraknya hoaks yang memangsa ketidaktahuan. Namun, jika berbicara tentang momentum, Indonesia mungkin tidak akan pernah memiliki momentum yang lebih baik dari saat ini.
Karena pada akhirnya, di setiap ponsel yang menyala dan di setiap klik tautan afiliasi, denyut ekonomi digital Indonesia sedang dipompa oleh harapan jutaan orang yang sebelumnya tidak pernah terbayang bisa ikut serta. Dan harapan, jika dikelola dengan cerdas, adalah mesin perubahan paling kuat yang pernah ada.#udi