Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (FH) meminta pemerintah menyederhanakan manajemen bencana agar rakyat yang terkena musibah bisa cepat tertangani. Pada kasus bencana gempa Lombok, rakyat sudah terlanjur dijanjikan mendapat bantuan. Namun proses mendapatkan bantuan itu terlalu panjang. Contohnya, penduduk difoto depan rumahnya yang rusak, lalu dichek kemudian diverifikasi. Setelah itu, penduduk yang mendapat bantuan diminta membuat laporan.
Menurut Fahri, cara birokrasi dan manajemen untuk bantuan bencana tersebut, bukan manajemen bencana. Namun manajemen pada situasi normal. “Saya ingin rakyat bisa mendapatkan bantuan seperti pejabat, dapat Lumpsum (jatah). Ini yang kita inginkan di lapangan,” ujar Fahri di ruangan kerjanya gedung DPR Jakarta, (Rabu (10/10).
Dikatakan, Rp321 miliar dialokasikan untuk 117.979 rumah rusak l (data dari rumah rusak terlapor) sedangkan data rumah rusak yang terverifikasi sekitar 99.620 unit. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung.
“Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi, menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka,” tambahnya.
Berdasarkan perkembangan pemantauan pemulihan dampak gempa NTB hingga saat ini, kata dia, dana bantuan untuk para korban terdampak bencana tersebut tak kunjung dicairkan. “Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya ‘Siap’ dan ‘Akan’ dicairkan tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” jelasnya.
Ditambahkan, dalam birokrasi normal pencarian proyek lambat. Apalagi menerapkan birokrasi normal di daerah bencana. Bahkan, korban bisa mendapat dana tersebut, pencairan dari pemerintah itupun mesti melawati proses sangat rumit.
Pertama, proses pembangunan hunian, data korban, verifikasi rumah, SK kepala daerah dan buku rekening. Setelah itu bagi-bagi buku rekening. sosialisasi, pilih minat RTG (Risha, kayu atau konvensional), terus kelompok masyarakat (Pokmas), perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencarian, LPJ, rumah selesai.
“Bayangkan rakyat itu disuruh menunggu uang 10 juta harus proses seperti ini. Pemerintah ini bikin orang lebih susah. Birokrasi yang berjalan adalah birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni masih nol,” katanya.
Tahapan terakhir yang dia pantau baru sebatas penyiapan dokumen. Selain itu, alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening (dari data masuk bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan akan cair ke rekening. #duk