Jakarta, BP–Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pemeriksaan Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik tidaklah relevan.
Menurut Hendardi, dukungan yang menamakan diri Alumni PA 212 pada pemeriksaan Amien Rais hari ini Rabu (10/10) telah memantik dan mendorong persoalan hukum biasa berpotensi menjadi persoalan politik yang dipicu oleh politisasi Amien Rais dan pendukungnya dengan menyebarkan berbagai ancaman.
“Sebagai warga negara Amien Rais mesti menyikapi pemanggilan pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam kerangka penegakan hukum,” ujar Hendardi di Jakarta, Rabu (10/10).
Dikatakan, ancaman membongkar kasus-kasus di KPK, ancaman penggantian Kapolri M. Tito Karnavian dan provokasi kebencian berdasarkan etnis dan agama yang muncul dalam pernyataan Amien Rais merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara, untuk mematuhi prosedur hukum.
Ancaman itu lanjut dia, tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami Ratna Sarumpaet dan justru menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik. Politisasi itu justru datang dari pihak Amien Rais untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi.
“Meski demikian, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri merupakan hak yang bersangkutan dan tidak bisa dipersoalkan,” tuturnya.
Dia yakin publik mafhum bahwa dinamika menjelang Pemilu 2019 telah menyulut berbagai ketegangan yang justru dipicu elit politik. Kontestasi politik hendaknya menjadi pesta riang gembira, karena di sanalah rakyat bisa menunaikan haknya untuk menentukan pilihan secara merdeka. #duk