LUBUKLINGGAU, BP- Sebanyak sekitar 9.350 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuklinggau didorong untuk naik kelas dan tidak hanya bergantung pada bantuan modal.
Penguatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital hingga penggunaan sistem pembayaran nontunai menjadi langkah penting agar UMKM mampu berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Dapil Sumatera Selatan I sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, dalam Workshop Tugas dan Fungsi Bank Indonesia (BI) bersama Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) di Ballroom Hotel Dewinda Lubuklinggau, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat, Ketua BSBI Muhammad Nawir Messi, Anggota BSBI Marwanto Harjowiryono dan Piter Abdullah serta sejumlah kepala OPD Pemkot Lubuklinggau.
Fauzi mengatakan, jumlah UMKM yang mencapai sekitar 9.350 pelaku usaha merupakan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha, termasuk literasi keuangan dan digital.
“Bagaimana pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 9.350 ini bisa memahami proses sistem pembayaran,” kata Fauzi.
Menurutnya, workshop tersebut secara khusus membahas sistem pembayaran Bank Indonesia, mulai dari transaksi tunai, nontunai hingga penggunaan QRIS.
Fauzi menilai sistem pembayaran digital dapat memberikan banyak kemudahan bagi pelaku UMKM. Selain membuat transaksi lebih praktis, pembayaran nontunai juga dapat mengurangi risiko seperti uang palsu dan kehilangan uang tunai.
Karena itu, ia meminta edukasi mengenai sistem pembayaran digital tidak berhenti pada kegiatan workshop, tetapi terus dilakukan hingga menjangkau pelaku UMKM di tingkat bawah.
Fauzi menegaskan, membuat UMKM naik kelas tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan modal.
Menurutnya, pelaku usaha juga membutuhkan pelatihan, pendampingan dan pembinaan mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, teknologi digital serta sistem pembayaran.
“Jangan sampai ketika ada bantuan, UMKM berkembang dan ketika bantuan tidak ada kemudian menurun. Ini harus kita kelola dengan baik,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kota, Dinas Koperasi dan UMKM, camat hingga lurah, ikut terlibat dalam pembinaan secara berkelanjutan.
Fauzi menilai posisi Lubuklinggau sebagai kota transit sekaligus salah satu pintu gerbang ekonomi di wilayah sekitarnya menjadi peluang besar bagi perkembangan UMKM.
“UMKM harus dibina dan disosialisasikan dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kelas UMKM tidak bisa dilakukan secara instan. Pelaku usaha harus dibina secara bertahap dari skala kecil, menengah hingga mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar.
“UMKM harus naik kelas bukan secara otodidak dan hanya mengandalkan bantuan yang sifatnya konsumtif. Harus ada pelatihan, pendampingan dan pembinaan secara bertahap,” tegas Fauzi.
Sementara itu, Ketua BSBI Muhammad Nawir Messi mengatakan, kunjungan ke Lubuklinggau tidak hanya untuk memberikan sosialisasi mengenai sistem pembayaran BI.
BSBI juga ingin mendengar langsung pengalaman dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menggunakan instrumen pembayaran tunai maupun nontunai.
Menurutnya, sistem pembayaran yang tersedia saat ini telah memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Namun, edukasi dan pelatihan masih perlu diperluas agar semakin banyak pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital.
“Kami datang untuk mendengar pelaku usaha UMKM, bagaimana instrumen pembayaran digunakan dan bagaimana transaksi-transaksi tunai maupun nontunai berjalan di lapangan,” kata Muhammad Nawir Messi.
Ia menyebut salah satu kebutuhan yang muncul dalam diskusi adalah pelatihan yang mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, termasuk kemampuan memasarkan produk melalui platform digital.
Dengan pembinaan yang konsisten dan pemanfaatan teknologi, UMKM Lubuklinggau diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.
