Jakarta,BP- Peneliti lembaga survei nasional Arianto, ST, SH, M.I.KOM.POL dengan tegas mengatakan ada tiga persoalan utama dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini. Tiga permasalahan ini yang sangat mendesak dan tidak bisa ditawar tawar lagi yakni mahalnya harga kebutuhan pokok, infrastruktur jalan/ kerusakan infrastruktur jalan dan sulitnya masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan. Potret ketiga permasalahan itu tergambar dalam temuan survei-survei sebelumnya, termasuk juga dalam perbincangan di media sosial. Hal itu dikatakan pria yang juga menjabat kepala departemen survei di Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia ( PERSEPI ) ini ketika dimintai pendapatnya oleh media, Rabu ( 12/8).
“Sebenarnya, ketiga permasalahan tersebut sudah sering menjadi tiga besar permasalahan utama yang muncul pada survei- survei opini publik sebelumnya.
Potret permasalahan itu harusnya menjadi kompas bagi pemerintah Provinsi yang harus diselesaikan dan tak terkecuali di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setiap survei dilakukan dalam simulasi tersebut, harga kebutuhan pokok menempati posisi teratas yang menyatakan mahalnya kebutuhan sehari-hari sebagai persoalan paling dirasakan.
Selanjutnya, menyoroti kondisi infrastruktur jalan, sedangkan menyebut sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Disamping itu, masalah kebakaran hutan, biaya sekolah dan berobat mahal, kemacetan dan harga pupuk mahal,” ungkap pria yang biasa di sapa dengan nama Iyan ini.
Lebih lanjut mantan peneliti Lembaga Survei Indonesia ( LSI) ini mengatakan melihat tiga persoalan ini merupakan keluhan yang paling nyata dirasakan masyarakat. Harga Kebutuhan Pokok Jadi Beban Masyarakat. Menurut Iyan, mahalnya kebutuhan pokok memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Kenaikan harga beras, sayuran, ikan, minyak goreng, telur, daging dan kebutuhan rumah tangga lainnya akan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Persoalan harga pangan bukan hanya persoalan perdagangan. Ini berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Kalau harga kebutuhan pokok terus dirasakan mahal, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dipastikan akan berpotensi ikut terpengaruh,” katanya.
Iyn menilai, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat pengendalian inflasi, distribusi pangan dan intervensi pasar agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan yang tidak kalah pentingnya harus ada pasar murah yang lebih banyak lagi di gelar.
Lebih lanjut, pria yang sudah 31 tahun menekuni survei opini publik ini menyoroti masalah infrastruktur jalan, terutama jalan rusak. Terkesan permasalahan ini jangan dijadikan saling lempar tanggung jawab.
Dijelaskan Iyan bahwa siapa saja dalam hal ini pemangku kepentingan di daerah tidak boleh hanya melihat persoalan berdasarkan pembagian kewenangan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat jangan terkesan lempar tanggung jawab. Alasan bahwa ada jalan rusak dan merupakan jalan nasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat bukan merupakan pemecahan persoalan. Masyarakat Sumsel tidak peduli siapa yang memiliki kewenangan, karena mereka setiap hari menggunakan jalan tersebut untuk bekerja, berdagang, sekolah dan mengangkut hasil pertanian.
Menurutnya, jalan rusak berdampak langsung terhadap masyarakat melalui meningkatnya biaya transportasi, waktu tempuh dan kerusakan kendaraan.
“Jangan jadikan kewenangan sebagai alasan untuk lepas tangan. Ketika jalan rusak, masyarakat yang menanggung akibatnya. Pemerintah Provinsi Sumsel harus aktif memperjuangkan perbaikan jalan nasional kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi harus hadir menyelesaikan masalah. Harus dilihat azas kemanfaatannya bagi masyarakat, terutama masyarakat Sumsel yang pasti banyak menggunakan jalan tersebut dan faktanya demikian,” jelas mahasiswa doktoral FISIP ini.
Sementara untuk masalah lapangan kerja lanjut Iyan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan masa depan generasi muda Sumatera Selatan.
“Kalau anak-anak muda berpendidikan tetapi sulit mendapatkan pekerjaan, ini bisa menjadi persoalan sosial dan politik dalam jangka panjang. Pemerintah harus menciptakan ekosistem ekonomi yang benar-benar membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya memberikan pelatihan tanpa memastikan adanya peluang kerja. pemerintah Provinsi Sumsel wajib bekerja keras supaya investor luar banyak berinvestasi di Sumsel. Dengan demikian akan terbuka lapangan pekerjaan. Kalau investor minim, dipastikan tidak akan mengurangi pengangguran di Sumsel,” ujarnya.
Untuk itu, saran Iyan, pemerintah Sumsel harus memperkuat investasi padat karya, UMKM, industri pengolahan serta menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.
“Ukuran keberhasilan pemerintah sebenarnya sederhana:yakni apakah harga kebutuhan masyarakat semakin terkendali, apakah jalan semakin baik, dan apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Tiga hal ini langsung dirasakan masyarakat setiap hari Persoalan tersebut berpotensi menjadi isu penting dalam dinamika politik Sumatera Selatan ke depan. Siapa pun yang ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumsel harus menawarkan solusi konkret. Jangan hanya menjual slogan pembangunan. Masyarakat semakin rasional dan mampu membandingkan antara janji politik dengan realisasi di lapangan,” pungkas lulusan terbaik ilmu komunikasi politik ini yang masih menyimpan data statistik surveinya ini.#udi