Palembang, BP
Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Bila tidak, maka bukan tidak mungkin pemutusan hubungan kerja (PHK) makin banyak terjadi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Seragih mengatakan, dunia usaha sangat khawatir atas perkembangan perekonomian nasional saat ini. Jika tak diantisipasi makin banyak PHK yang terjadi.
”Untuk di Sumsel sejauh ini memang kami belum mendapati laporan mengenai adanya PHK. Hanya saja, sejumlah pelaku usaha memang tengah melakukan efisiensi,” kata dia.
Dikatakan, efesiensi yang dilakukan sejauh ini masih dalam tahap kewajaran dan belum sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Seperti pengurangan produksi, pengaturan jam kerja karyawan, hingga kesepakatan upah yang disesuaikan.
“Artinya PHK itu jalan terakhir yang diambil,” terangnya.
Menurut dia, lesunya perekonomian belakangan ini telah berdampak terhadap kinerja dunia usaha. Sejumlah sektor usaha seperti, perhotelan, semen, pertambangan, serta jasa minyak bumi dan gas akan melakukan PHK.
Dia berharap dengan penyerapan anggaran yang berjalan lebih baik serta belanja konsumsi yang meningkat, ekonomi di dalam negeri sedikit terselamatkan. Meski demikian, fenomena peningkatan belanja konsumsi oleh masyarakat tersebut, menurutnya, hanya bersifat sementara.
”Saya harap perusahaan jangan sampai melakukan PHK, masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari opsi PHK tersebut,” tukasnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat, Eddy Ganefo beranggapan, situasi sekarang ini belum sepenuhnya pulih, diamana sejumlah harga-harga terutama komoditas mengalami penurunan. Sehingga beberapa perusahaan terpaksa melakukan efisiensi. “Pasti ada dampak terhadap keberlangsungan tenaga kerja di sebuah perusahaan,” kata dia.
Oleh karena itu, kita berharap agar apa yang telah dilakukan pemerintah utamanya dengan sejumlah paket kebijakan yang telah dikeluarkan dapat segera terlaksana. “Dengan demikian kondisi buruk ini diharapkan tidak terus berlanjut,” jelasnya.
Selain itu, kepada sejumlah industri padat karya untuk tidak langsung mengambil kebijakan melakukan PHK terhadap karyawan. “ Kita harus berhati-hati dalam menyikapi permasalah ini,” ucapnya.
Lebih jauh dikatakan Eddy, sejumlah pihak baik karyawan maupun perusahan harus dapat sama-sama bijak dalam mengahadapi setuaasi seperti ini. Jika dalam penerapan UMR, di mana banyak sejumlah perusahaan yang hingga kini belum dapat menerapkannya.
Hal tersebut mengingat income perusahaan menang tengah menurun, maka dari itu karyawan semestinya juga dapat memaklumi hal tersebut hingga kondisi perusahaan kembali membaik. “Jadi jangan saling ngotot menuntut, dengan demikian sinergi yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik,” tukasnya.
Pemerintah juga harusnya lebih mengintensifkan investasi padat karya. Sebab, investasi padat karya tidak harus perusahaan besar. Pemerintah dapat menggalakan juga perusahaan-perusahaan kecil dengan pondasi yang kuat, seperti UMKM dengan demikian akan dapat banyak menyerap tenaga kerja. #ren