Palembang,BP- Anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Palembang menggelar kegiatan reses, hari pertama, Senin (13/10/2025).
Dari persoalan ODGJ yang tak tertangani serius, tumpukan sampah, hingga minimnya fasilitas Posyandu, semua keluhan disampaikan secara terbuka oleh masyarakat.
Kegiatan reses berlangsung di tiga titik, yakni Puskesmas OPI Kecamatan Jakabaring, Kantor Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, serta Kantor Lurah Ogan Baru Kecamatan Kertapati.
Di setiap lokasi, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan uneg-uneg yang selama ini dirasakan terabaikan.
Kepala Puskesmas Jakabaring, drg. Andhika Sitasari, menyoroti terbatasnya fasilitas pendukung dan tumpang tindih lahan puskesmas yang membuat pelayanan kesehatan belum optimal.
Sementara itu, Syarbani, warga Jakabaring, menuntut perhatian serius terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“Selama ini penanganan hanya sebatas dokumentasi. Datang, difoto, diangkut, lalu dikembalikan lagi. Kami butuh solusi nyata, bukan sekadar seremonial,” ujarnya tegas.
Keluhan juga datang dari Sonny, warga Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, yang mengeluhkan sampah menumpuk karena tidak adanya bak permanen. Ia menilai masalah kebersihan di Palembang seperti “lingkaran setan” yang tak kunjung terselesaikan.
“Kami sudah sering menyuarakan aspirasi, tapi kepercayaan mulai luntur karena janji-janji belum juga ditepati,” ucapnya dengan nada kecewa.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya fasilitas Posyandu serta belum terealisasinya berbagai usulan warga pada reses sebelumnya. Mereka berharap pertemuan kali ini bukan sekadar ajang foto dan dokumentasi, melainkan benar-benar menghasilkan kebijakan nyata.
Menanggapi beragam keluhan tersebut, Aryuda Permana Kesuma dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan.
“Banyak aspirasi masuk, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Semua akan kami kawal agar terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Abdullah Taufik, SH, dari Fraksi Gerindra, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan sudah mulai ditangani bertahap.
Ia mencontohkan perbaikan lampu jalan serta penertiban lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang saat ini dalam tahap verifikasi status tanah.
“Artinya, tidak jalan di tempat. Komisi II terus mendorong agar hampir 3.000 bidang tanah bisa segera bersertifikat,” katanya.
Terkait gaji RT dan RW yang sempat menimbulkan polemik, Abdullah menegaskan DPRD telah mengambil langkah konkret.
“Kami tahu ini berat, tapi akhirnya kami voting, dan hasilnya menang. Jadi, insentif RT tetap kami perjuangkan,” katanya.#udi