Komitmen tegakkan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Sumsel Canangkan P2HAM 2024

10

 

Kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia

PALEMBANG, BP-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel) menggelar Pencanangan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), bertempat di aula musi Kanwil Kemenkumham Sumsel l, Selasa (19/3/2024).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati mengatakan bahwa kegiatan bertujuan untuk peningkatan pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Baca Juga:  Polresta Diserbu Driver Taksi Online

Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan deklarasi pencanangan P2HAM, oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel yang diwakili Kadivyankumham, Ika Ahyani Kurniawati.

Dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama Pencanangan P2HAM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis secara virtual.

Kadivyankum Ika Ahyani Kurniawati mengatakan terdapat empat tahapan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam teknis P2HAM yaitu Pencanangan, Verifikasi, Penilaian, Pembinaan dan pengawasan.

Baca Juga:  Gaji Tak Sesuai, Curi Rumah Mantan Majikan

Pada tahun 2023, terdapat 7 UPT yang telah mendapatkan penghargaan P2HAM yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Kantor Imigrasi Muara Enim, Lapas Kayu Agung, Bapas Muratara, Bapas OKU Induk, Rupbasan Palembang, dan Lapas Muara Enim.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya ditempat terpisah menyebut kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara cepat dan tepat tanpa diskriminasi dan menghindarkan dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga:  Mari Jaga Persatuan dan Kesatuan serta Kebersamaan Demi NKRI yang Kita Cintai

“Semoga Keberhasilan 7 (Tujuh) Unit Pelaksana Teknis di tahun 2023 lalu dapat menjadi contoh dan semangat untuk seluruh UPT yang belum berhasil mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM”, ujar Ilham.

Turut hadir pada kegiatan pencanangan tersebut diantaranya Para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sumsel, Seluruh Kepala UPT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, perwakilan dari forkopimda Sumatera Selatan. #man/rel

Komentar Anda
Loading...