Palembang, BP- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan (Sumsel) , Firdaus Hasbullah, SH, MH, menyampaikan keprihatinan atas bentrokan yang melibatkan mahasiswa Aliansi Cipayung Plus Palembang di lingkungan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan, Selasa (13/10/2026).
Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan enam mahasiswa mengalami luka-luka. Dua jurnalis media lokal juga dilaporkan menjadi korban pengeroyokan, sementara sejumlah personel kepolisian turut mengalami cedera.
Firdaus menilai peristiwa ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia mendesak agar penanganannya dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional, tanpa membedakan pihak yang diduga terlibat.
“Kami menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang mengakibatkan korban dari berbagai pihak. Kami mendorong agar peristiwa ini diusut secara menyeluruh dan tidak ada pihak yang ditempatkan di atas hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Firdaus.
Menurutnya, dalam negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, persoalan yang muncul saat penyampaian aspirasi harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah. Dialog, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara harus menjadi landasan dalam menyikapi perbedaan pendapat.
Ia menegaskan, mahasiswa merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Selain menjadi kekuatan moral dan intelektual, mahasiswa juga berperan sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, aspirasi mahasiswa harus dihormati selama disampaikan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“PGK Sumatera Selatan memberikan dukungan moral kepada kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Palembang dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Kami memandang mahasiswa sebagai mitra kritis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai,” ujarnya.
Meski memberikan dukungan kepada mahasiswa, Firdaus menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi dan menghormati hukum.
Ia meminta aparat berwenang memeriksa peristiwa tersebut secara menyeluruh, mulai dari menelusuri kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan kekerasan, hingga mendalami dugaan pembubaran paksa di lapangan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian, Firdaus meminta agar penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang berwenang, secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lain. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Proses hukum harus berpijak pada bukti, bukan tekanan, kepentingan, ataupun penilaian sepihak,” tegasnya.
Selain mahasiswa dan aparat kepolisian, Firdaus turut menyoroti dugaan pengeroyokan terhadap dua jurnalis media lokal yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Ia mendesak agar dugaan kekerasan tersebut diusut secara serius. Para korban juga harus mendapatkan perlindungan serta akses terhadap penanganan medis dan proses hukum sesuai kebutuhan.
Menurutnya, kekerasan maupun intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Penanganannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah situasi tersebut, Firdaus mengimbau mahasiswa, aparat kepolisian, dan masyarakat agar menahan diri serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia berharap semua pihak membuka ruang komunikasi yang konstruktif untuk mencegah konflik meluas dan menimbulkan korban baru.
“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, keberanian mengungkap fakta, dan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak, baik mahasiswa, jurnalis, maupun anggota kepolisian yang menjadi korban,” katanya.
Firdaus menegaskan, PGK Sumatera Selatan akan terus mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, sedangkan negara hukum membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Kami berdiri bersama nilai-nilai tersebut dan mendorong agar insiden ini diusut secara tuntas, objektif, serta terbuka kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.#udi