Palembang, BP -Musyawarah Daerah (Musda) III Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., sebagai Ketua KPPI Sumsel periode 2026–2031
Zaitun terpilih secara aklamasi dalam Musda yang berlangsung di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Jumat (30/10/2026).
Musda dipimpin Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani. Zaitun yang juga merupakan anggota DPRD Sumsel tersebut selanjutnya dilantik sebagai Ketua DPD KPPI Sumsel, didampingi Aina Rumiyati Aziz sebagai sekretaris dan Salma Assegaff sebagai bendahara.
Zaitun menggantikan Anita RA Noeringhati yang sebelumnya menjabat Ketua DPD KPPI Sumsel.
Musda III yang berlangsung selama satu hari itu turut dihadiri Koordinator Wilayah DPP KPPI Dwi Setya Pratiwi, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumsel sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi, sejumlah anggota DPRD Sumsel, serta Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa.
Usai pelantikan, Zaitun menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya Musda dan terbentuknya kepengurusan baru. Ia berharap KPPI tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik.
“Harapannya, kehadiran KPPI tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik,” kata Zaitun, politisi Partai Gerindra.
Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya setelah pelantikan adalah pembentukan kepengurusan KPPI Sumsel dengan melibatkan kader perempuan dari berbagai partai politik.
KPPI Sumsel telah menyampaikan surat kepada fraksi-fraksi di DPRD Sumsel agar masing-masing partai mengirimkan lima utusan perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan.
“Surat permintaan dari KPPI telah kami sampaikan kepada pengurus partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumatera Selatan,” ujarnya.
Musda III KPPI Sumsel juga mendapat perhatian dari kader perempuan partai politik. Hal itu terlihat dari kehadiran perwakilan atau kader dari 16 partai politik.
Zaitun berharap keberagaman tersebut menjadi kekuatan untuk membangun sinergi lintas partai sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Zaitun berharap KPPI Sumsel dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan peran perempuan di bidang politik di Bumi Sriwijaya.
Menurutnya, dukungan partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai program yang disusun dapat berjalan efektif.
Ia menilai, konsolidasi lintas partai yang terjaga serta program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan secara konsisten berpeluang melahirkan lebih banyak perempuan politik yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
Zaitun juga menekankan pentingnya perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai agar dapat menjalankan perannya secara aktif.
Menurutnya, perempuan tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata.
“Perempuan yang terjun ke politik tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan, tetapi harus siap berkontribusi secara substantif,” pesannya.
Salah satu harapan utama Zaitun adalah agar kegiatan pendidikan politik, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan bagi kader perempuan dapat terus dilaksanakan.
Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, serta meningkatkan kapasitas perempuan yang terlibat dalam dunia politik.
Melalui kepengurusan baru ini, KPPI Sumsel diharapkan semakin memperkuat konsolidasi lintas partai, meningkatkan kualitas kader perempuan, serta menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Setelah pelaksanaan Musda dan terbentuknya kepengurusan baru, KPPI Sumsel telah menyiapkan sejumlah agenda untuk memperkuat peran organisasi.
Pertama, memperkuat konsolidasi lintas partai. Kehadiran 16 partai politik dalam Musda menjadi modal awal bagi KPPI Sumsel untuk merangkul kader perempuan dari seluruh partai politik agar sinergi tetap terjaga.
Kedua, menyelenggarakan pendidikan politik, bimbingan teknis, dan pelatihan secara berkelanjutan. Program tersebut bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta kemampuan kader perempuan dalam menjalankan peran politik secara aktif.
Ketiga, meningkatkan kualitas kader perempuan. Zaitun menegaskan bahwa perempuan yang berkiprah di dunia politik harus memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan yang memadai sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keempat, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan penguatan demokrasi. KPPI Sumsel tidak ingin hanya menjadi organisasi formal, tetapi harus mampu menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Kelima, mengikuti Kongres Nasional KPPI. Perwakilan KPPI Sumsel dijadwalkan menghadiri Kongres Nasional KPPI di Jakarta pada akhir November 2026.
Zaitun menjelaskan, kongres tersebut menjadi forum penting bagi organisasi untuk menyampaikan aspirasi perempuan politik dari daerah ke tingkat nasional.
KPPI Sumsel akan mempersiapkan keikutsertaan perwakilan dalam kongres tersebut agar berbagai persoalan dan kebutuhan perempuan di Sumatera Selatan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan organisasi.
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) merupakan organisasi atau wadah bersama bagi perempuan yang berkiprah di dunia politik, baik sebagai anggota partai politik, kader, maupun wakil rakyat.
Sebagai sebuah kaukus, KPPI bersifat lintas partai. Anggotanya berasal dari berbagai partai politik, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat peran dan keterwakilan perempuan dalam politik.
Keberadaan KPPI tidak terlepas dari upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan, termasuk melalui kebijakan afirmasi yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon legislatif.
Namun, dalam praktiknya, mewujudkan keterwakilan perempuan bukan perkara mudah. Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap jaringan politik, sumber daya, dan pengalaman.
Karena itu, organisasi seperti KPPI hadir sebagai ruang untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperkuat kapasitas perempuan dalam dunia politik.#udi