Aleg PKS: Ironi, Anggaran Negara Naik Subsidi Dikurangi

Ia  mengkritik istilah subsidi tidak tepat sasaran yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi. Hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat,

“Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya mengunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan,” ucap dia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurutnya Fraksi PKS DPR RI terus memperjuangkan  subsidi bagi rakyat tidak dikurangi,  misalnya menahan agar listrik bagi golongan bawah tidak terjadi kenaikan, begitupun LPG ukuran tiga kilogram  tidak dinaikan.

“Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi,” kata   anggota Komisi XI ini.

Anis  mengingatkan, tujuan bernegara sesuai dengan konstitusi Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yakni  memajukan kesejahteraan umum. “Kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik, jangan bagi kelompok atau pribadi saja, jangan sampai mindset pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban, seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara,” ia menuturkan.

Anis  prihatin  semakin beratnya beban rakyat dengan beragam kenaikan pajak, mulai dari naiknya tarif bea meterai hingga kenaikan PPN. “Insentif dan fasilitas perpajakan ada, tapi justru banyak diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi. Sementara itu pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah, ini melukai rasa keadilan publik,” ujar  Wakil Ketua BAKN DPR RI ini.

Ia menegaskan,  setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian  komprehensif dan selaras dengan semangat Undang-undang Dasar Negara, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah.

“Penduduk Indonesia yang rentan miskin jumlahnya sebanyak 182 juta jiwa atau 66,7 persen dari populasi akibat pandemi Covid-19, ketidaktepatan kebijakan akan berdampak jatuhnya kemiskinan baru,” ia memungkasi.#gus