Info 100 Pulau Dilelang, Gus Muhaimin: NKRI Harga Mati

87

JAKARTA, BP – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait rencana lelang yang akan dilakukan pada 8-14 Desember 2022 terhadap 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan. Informasi lelang ini dipublikasi di situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat.

Gus Muhaimin sapaan akrabnya mengingatkan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi.

Baca Juga:  Alex Noerdin, Sosok Pemimpin yang selalu Mempermudah dan Mempercepat Investasi

“NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya
minta ini ditelusuri betul dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” kata Gus Muhaimin dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (7/12).

Menurutnya kabar adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik.

Gus Muhaimin juga menyampaikan, jika benar pulau tersebut dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, maka dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya.

Baca Juga:  Romahurmuziy Berpolitik Lagi

“Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas.

Kalau diotakatik bisa hilang itu semua,” Gus Muhaimin menegaskan. Ia mendorong pemerintah bersama aparat menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya.

Gus Muhaimin mendorong pemerintah bersama aparat terkait memastikan seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing.

Baca Juga:  Berharap Tambang Rakyat Dilegalkan

“Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan.

Kalau ternyata tidak sesuai aturan apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong.

Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa” ia memungkasi. #gus

Komentar Anda
Loading...