“TAPD Apa Tidak Bisa Berkomunikasi Secara Diplomatis , Sehingga Bisa Dicari Solusi Secara Normatif”

Palembang, BP

Aksi empat dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi walkout sekaligus mundur dalam  Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi keperihatinan anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019.

Hal ini diperparah dengan rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  penyampaian laporan pembahasan banggar DPRD Sumsel terhadap raperda APBD 2020 yang diselenggaran usai Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi tidak qorum.

“Wah  bagaimana kawan-kawan  yang di TAPD apa tidak bisa berkomunikasi secara diplomatis,  sehingga bisa dicari solusi secara normatif,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel H Husni Thamrin, Rabu (18/12).

Menurut mantan Sekda Palembang  melihat karena di dalam penyusunan APBD Sumsel masih ado ruang untuk menampung aspirasi masyarakat melalui DPRD pada waktu menyusun APBD Perubahan. “Seharusnya di tampung di situ, namun yang ngomong itu harus TAPD kalau  punya i’tikad untuk mencari  solusi,” katanya.

Hal senada dikemukakan mantan anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB yang menyayangkan kejadian tersebut.

“Kalau tidak ada komunikasi yang pragmatis…jadinya seperti ini,” katanya.#osk