Pengamat politik kota Palembang , Ade Indra Chaniago
Palembang, BP
Aksi empat dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi walkout sekaligus mundur dalam Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam berbuntut panjang.
Rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian laporan pembahasan banggar DPRD Sumsel terhadap raperda APBD 2020 yang diselenggaran usai Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi tidak qorum.
Pengamat politik Sumsel, Ade Indra Chaniago menanggapi polemik pembahasan APBD tahun 2020, mulai dari tarik ulur kesepakatan KUA PPS hingga aksi walkout sejumlah fraksi saat sinkronisasi Raperda APBD 2020.
“Menurut saya, ini momen yang pas bagi kita semua untuk mendorong agar pembahasan APBD lebih terbuka lagi. Saya pikir KUA PPS dan hasil sinkronisasi Raperda harus diekspos lewat advertorial dan juga melalui media sosial,” katanya, Rabu (18/12).
Hal tersebut menurut Ade, penting, karena selain memberikan pendidikan politik bagi masyarakat juga berharap masyarakat bisa menilai dari kedua lembaga tersebut, mana yang bekerja untuk rakyat dan mana yang menjual rakyat untuk kepentingan mereka.
“Selain itu, kita juga berharap bahwa keterbukaan tersebut, nantinya akan menepis rumor atau asumsi bahwa ada konspirasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2020,” katanya.#osk