Transportasi Online Harus Patuhi Aturan

5
An illustration picture shows the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. REUTERS/Kai Pfaffenbach
ilustraSI

Jakarta, BP

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menegaskan,    transportasi online seperti GrabCar, GrabTaxi, TaxiUber, Gojek, Grabbike  harus mematuhi UU No. 22 tahun 2009 tentang transportasi. Kalau tidak menjalankan UU tersebut,  pemerintah dan DPR harus merevisi UU itu untuk mencari solusi, agar polemik tidak menimbulkan konflik horisontal.

“Ketika Komisi V DPR RI meminta pemerintah menyikapi online itu, pemerintah malah mengatakan tunggu dulu. Padahal, setahun lalu DPR sudah meminta agar mensosialiasikan transportasi online tersebut, tapi tidak dilakukan. Sehingga masyarakat yang tergabung dalam Transportasi Konvensional Jakarta, demo besar-besaran,” tegas Fary Djemi  di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (17/3).

Fary Djemi meminta pemerintah tidak meninggalkan transportasi konvensional, karena mereka juga  anak bangsa sendiri, tumbuh dan besar di Jakarta. Mereka  mengalami penurunan penghasilan sampai  tidak  bisa membiayai anak sekolah. “Jadi, jangan sampai transportasi online yang murah itu menghindari pajak, sedangkan yang konvensional sejak dulu  taat pajak, dan lengkap dengan berbagai persyaratkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Tiket KA Untuk Mudik Lebaran Dijual 11 April

Menyambung pernyataan Menhub Ignatius Djonan,  pemilik transportasi online tersebut sudah beberapa kali diundang, tapi tidak datang. “Siapa investor GrabCar, GrabTaxi, TaxiUber, Gojek, GrabBike dan lain-lain itu? Jangan sampai mereka menghindari pajak. Kalau begitu, pemerintah harus menegakkan aturan. Jangan berbeda pendapat, sementara negara tidak hadir,” tambah Fary.

Oleh sebab  itu Fary Djemi mendukung sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang secara tegas meminta mematuhi UU transportasi. Bukan persoalan teknologi atau (IT), tapi ini masalah transportasi publik. Sebagai transportasi publik yang menyangkut kepentingan publik, maka negara  harus hadir. Kalau tidak, ada apa pemerintah dengan investor transportasi online itu?

Menurut Fary, solusi itu seharusnya sudah dilakukan tahun 2015, tapi pemerintah selalu beralasan tunggu, dan tunggu lagi. Dan,  setelah ada protes akhir-akhir ini baru akan bersikap. “Maka, DPR menyayangkan pemerintah yang tak mampu menyikapi, dan tak mampu pula menyediakan transportasi nyaman, aman, efektif dan murah. Padahal, kalau itu menjadi kebutuhan bersama, seharusnya secepatnya diselesaikan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Baca Juga:  Hidupkan Empat Dermaga Mati Suri

Sementara  pengemudi yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta,  meminta agar penyelenggaraan transportasi dilakukan secara adil (fair), sama seperti transportasi konvensional. Apalagi, penghasilan mereka itu kata Fary,  kini berkurang. “Kita tak menutup mata kepada warga yang berkreasi, tapi tetap harus taat aturan. Sedangkan kalau Gojek, dari dulu sudah ada dan memang bukan angkutan publik, maka operasinya di lingkungan sekitar saja,” paparnya.

Tulus Abadi mengingatkan jika munculnya transportasi online saat ini akibat gagalnya pemerintah menyediakan transportasi standar. Yaitu transportasi yang manusiawi, terintegrasi, aman, nyaman, dan murah. Sementara itu yang ada justru mengancam jiwa manusia. “Online itu antitesa dengan realitas transportasi konvensional, sehingga tak bisa menghindari yang online,” katanya.

Dia berharap DPR dan pemerintah segera melakukan revisi UU untuk mempermudah kerja-kerja masyarakat, dan memang transportasi online tidak bisa mengabaikan aturan, dan UU yang ada. Bahkan kini sudah muncul koperasi transportasi online, sehingga Menhub RI dan Menkop RI harus duduk bersama  membahasnya.

Baca Juga:  Titik Temu Lahir dari Pengalaman Menikmati Kota Tua

Dengan demikian kata Tulus, harus ada intervensi negara karena terkait pelayanan publik. Tapi, kalau pemerintah tetap membiarkan transportasi online beroperasi berarti melanggar UU. “Jadi, pemerintah dan DPR RI harus segera  mencari solusi dan jangan menunggu terjadinya konflik horisontal,” tambahnya.

Pengamat Transportasi, Gugun Gumilar mengakui  kemunculan  transportasi online seiring  kecanggihan informasi dan teknologi dan terbukkti transportasi online   sudah  hadir  seluruh dunia, karena praktis, efektif, murah dan mempunyai daya tarik di masyarakat. “Itu sejalan dengan industri kreatif yang digagas Presiden Jokowi sendiri,” katanya.

Hanya saja menurut Gugun, transportasi online tersebut harus tetap mematuhi aturan. “Kalau tidak, maka harus dilarang. Sebab, di Amerika Serikat juga dilarang, karena tidak membayar pajak. Jadi, harus bayar pajak, tidak menghilangkan transportasi konvensional, dan negara harus hadir,” tutur dia. #duk

Komentar Anda
Loading...