Palembang, BP
1 Januari 2017 mendatang, pengelolaan tenaga Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan menjadi kewenangan pusat bukan pemerintah daerah.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang mengurus kependudukan dan keluarga mengambil alih petugas ini untuk menggerakkan kembali tenaga Penyuluh KB atau PLKB di daerah yang saat ini dinilai kurang optimal dalam menekan jumlah pertumbuhan penduduk.
Kepala Biro Hukum BKKBN Setia Adi mengatakan sebagai tindaklanjut pemerintah daerah terkait Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Pemerintah Daerah maka BKKBN merangkul kembali Petugas PKB dan PLKB yang ‘dikuasai’ pemerintah daerah selama
pelaksanaan otonomi ini.
“Pengembalian status kepegawaian ke BKKBN pusat ini diharapkan mengatasi permasalahan dalam pengendalian penduduk agar bisa dilakukan secara optimal,” ujar Setia usai menghadiri pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Ishak Mekki di Kantor Pemprov Sumsel, Senin (28/9) pagi.
Dalam menekan angka pertumbuhan penduduk, Menurutnya, tenaga PKB dan PLKB sangat memiliki fungsi strategis. Terlebih saat ini angka pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni diangka 2,6 persen per tahun dari angka ideal di bawah 1 persen.
Sementara untuk provinsi Sumsel sendiri, Ia menyebutkan masuk kategori rapor merah karena berada di angka di atas nasional yakni 2,8 persen per tahun.
“Semakin tinggi angka pertumbuhan di suatu daerah maka itula indikasi rapot merah. Nah, inilah yang dikhawatirkan, laju pertumbuhan penduduk ditiap daerah rata-rata masih tinggi akibat angka kelahiran total tak terbendung, sementara kepesertaan KB banyak yang belum terlayani hingga minimnya sosialisasi kepada keluarga berusia muda,” terangnya.#dil