dpr

Jakarta, BP Sidang Paripurna DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan  Wakil Ketua Nono Sampono,  Darmayanti Lubis  diwarnai kericuhan saat pembukaan agenda masa sidang di gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan,…

Jakarta, BP Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menjelaskan,   DPR dan pemerintah akan berusaha menjadikan jasa konstruksi tuan rumah di negeri sendiri, terutama  dalam  sistem transportasi terpadu. Sehingga kehadiran  RUU Jasa…

Jakarta, BP Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menegaskan, saatnya petani memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Petani agar kehidupan petani lebih terjamin dan semakin membaik. Selama UU itu belum ada kehidupan petani akan sulit beranjak…

Jakarta, BP Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, DPR   mulai mensosialiasikan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Badan Keahlian DPR (BKD). Penundaan selama ini akibat berbagai persoalan dan dinamika politik di DPR RI.…

Jakarta, BP Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menegaskan,  satuan wilayah produksi pertanian untuk kedaulatan pangan sangat diperlukan. Di Cianjur untuk padi organik, Karawang padi hibrida, Brebes untuk bawah merah, Lembang…

Jakarta, BP Anggota DPR RI Darmadi Durianto menjelaskan,  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memiliki kewenangan lebih seperti memberikan wewenang menggeledah dan menyita barang yang dilakukan kartel serta mafia, agar…

Jakarta, BP Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo menyatakan, pemerintah harus tetap  waspada terhadap manuver PT Freeport.  Perusahaan tambang dari AS ini, tidak mungkin mengikuti langkah pemerintahm, termasuk   tawaran divestasi 51%,…

Jakarta, BP Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan, semua  Fraksi di MPR  dan kelompok DPD RI  mendukung reformulasi sistem perencanaan pembangunan dikembalikan ke sistem ketatanegaraan Indonesia atau GBHN. Tapi, tidak…

Jakarta, BP Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Afnan Hadikusumo mengatakan,   DPD RI tidak dilibatkan dalam rencana pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang sedang digulirkan MPR RI. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK)…

Jakarta, BP Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria meminta pemerintah meningkatkan status honorer bagi ribuan tenaga medis dan guru di seluruh Indonesia yang telah bekerja sejak belasan tahun bahkan puluhan tahun. “Sekitar 430…