Paripurna DPD RI Kembali Ricuh, Pimpinan Dituding Ilegal
Jakarta, BPSidang Paripurna DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan Wakil Ketua Nono Sampono, Darmayanti Lubis diwarnai kericuhan saat pembukaan agenda masa sidang di gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).
Agenda sidang paripurna mengagendakan pemberhentian Irman Gusman selaku senator asal Sumatera Barat, penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI serta laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan selama masa reses.
Kericuhan diawali penolakan dari senator pendukung kubu GKR Hemas dan Farouk Muhamad yang menolak persidangan dan hujan interupsi. Mereka beralasan rapat tidak memenuhi kuorum di ruang rapat paripurna. Bahkan senator Juniwati dan Nurmawati maju ke hadapan Oesman Sapta dan memprotes keabsahan sidang.
“Kita taat hukum, kami memilih jalan yang benar. Jumlah yang datang di paripurna ini tidak kuorum sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ini politik barbar, pimpinan ilegal,” ujar anggota DPD dari Batam, Djaserman Purba.
Suasana rapat semakin gaduh karena enam senator, Juniwati T Masjchun (Jambi), Nurmawati Bantilan (Sulteng), Djaserman Purba (Kepri), Denty Eka Widi Pratiwi, Anna Latuconsina (Maluku) dan Hafidh Asrom (DIY) membentangkan poster bertuliskan, “Tolak Pimpinan Ilegal”, “DPD RI Wajib Taat Hukum”, “Tolak Premanisme di DPD”, “Tegakkan Marwah DPD RI”, “DPD RI Lembaga Negara Bukan HKTI atau Kadin”.
Usai membentangkan poster di dalam ruang rapat, selanjutnya mereka ke luar ruangan menuju ruang tunggu MPR sambil berteriak menolak sidang.
Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR) Hemas yang tiba di Gedung Nusantara V disambut anggota DPD yang tidak mengakui kepemimpinan OSO. Mereka kemudian memasuki ruang tunggu Pimpinan MPR untuk menjelaskan posisi OSO kepada wartawan.
Bahkan senator Juniwati T Masjchun (Jambi), Nurmawati Bantilan (Sulteng), Djaserman Purba (Kepri), Denty Eka Widi Pratiwi, Anna Latuconsina (Maluku) dan Hafidh Asrom (DIY) secara simbolis menyerahkan laporan hasil kunker kepada pimpinan Farouk Muhammad dan GKR Hemas. “Kami menganggap GKR Hemas dan Farouk Muhamad masih wakil ketua DPD yang sah,” jelas Juniwati. #duk