Gagas Satgas Terpadu Dalam Penanganan Banjir kota Palembang

23
Himka, Yayasan Depati, Lintas Aktivitis Antar Generasi,Barikake 98 Kota Palembang, SumSel Budged Center,orasi bekerjasama dengan intansi terkait Dinas PUPR Kota Palembang dan DLH kota Palembang menggelar Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) perspektif tata ruang dalam penanganan banjir, semiloka ini sebagai upaya bersama para ahli dan pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi solusi terpadu, kegiatan dilaksanakan di Guns Cafe Selasa (23/1).(BP/IST)

Palembang, BP- Palembang kota yang terus dihadapkan pada masalah banjir, Himka, Yayasan Depati, Lintas Aktivitis Antar Generasi,Barikake 98 Kota Palembang, SumSel Budged Center,orasi bekerjasama dengan intansi terkait Dinas PUPR Kota Palembang dan DLH kota Palembang menggelar Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) perspektif tata ruang dalam penanganan banjir, semiloka ini sebagai upaya bersama para ahli dan pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi solusi terpadu, kegiatan dilaksanakan di Guns Cafe Selasa (23/1).

Kegiatan semiloka dibuka langsung oleh PJ Walikota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, dalam sambutannya sekaligus memberikan kata kunci dalam Semiloka tersebut, Ratu Dewa menekankan pentingnya perencanaan tata ruang sebagai dasar pengembangan kota dan mengatasi persoalan banjir kota Palembang. Ratu dewa menekankan pentingnya kerjasama antar steak holder terkait untuk bahu membahu dalam menangi persoalan banjir dan sampah yang ada dikota Palembang.

Selanjutnya Ali Goik, Direktur Yayasan Depati, memandu semiloka dengan narasumber Bapak Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dari DPR-RI, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Palembang Ir. H. Akhmad Bastari Yusak, Rektor Universitas Tamansiswa Palembang Dr. Azwar Agus, SH., M. Hum dan Vebrian Putra Sofa Kadiv Kampanye Walhi Sumsel

Baca Juga:  Maknai Hari Sumpah Pemuda, Giri Ajak Pemuda Terus Bersatu Bangun Indonesia

IR. H.Akhmad Bastari, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang mengatakan “Tata ruang, sebagai struktur ruang dan pola ruang, menjadi sorotan dengan penekanan pada rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang. RTRW tahun 2012-2023 harus disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan kota, proyek nasional, dan meningkatnya jumlah investor di Palembang.

Dasar UU No. 26 tahun 2007 yang menetapkan RTH 30 persen untuk publik dan 10 persen untuk privat menjadi landasan Palembang meraih adipura. Meskipun memiliki 56 persen rawa, kota ini sangat rentan terhadap banjir karena banyaknya saluran anak sungai yang langsung terhubung dengan sungai Musi. Kondisi saat ini mencakup bangunan di atas saluran, sedimentasi, saluran tertutup bangunan, sampah, dan penimbunan rawa”.

Baca Juga:  BI Instruksikan Perbankan Gencar Promosikan Transaksi Cashless

Upaya Pemerintah Kota Palembang melibatkan gotong royong, pemantauan, pengendalian genangan, dan sosialisasi opsdail untuk mengendalikan ruang air. Lebih dari 300 bangunan telah dibongkar, dan apel gelar kesiapan banjir dilaksanakan sebagai langkah konkret.

Drs. H. Akhmad Mustain, Kepala Dinas LHK Palembang, membahas strategi pengelolaan sampah dengan mengenalkan program SPEL untuk mengonversi sampah menjadi energi listrik. Ini mencerminkan langkah inovatif dalam mengatasi masalah sampah yang terus meningkat.

Dalam konteks permasalahan sungai, Veriyanyo dari Badan Daerah Aliran Sungai memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi DAS di Sumatera Selatan, menyoroti program eksisting dan rencana masa depan. Walikota Ir. H. Eddy Santana Putra, MM, mengemukakan faktor alam dan manusia yang memengaruhi banjir, menekankan pentingnya evaluasi strategi pengelolaan sampah dan konsep tiga R (reuse, reduce, recycle).

Baca Juga:  Gas Alam Mulai Eksis Kalangan Rumah Tangga

Vebrian Putra Sofa Kadiv Kampanye Walhi Sumsel menyampaikan keprihatinan tentang kerusakan ekologi dan pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Dia menyoroti peran tindakan hukum dalam memastikan pertanggungjawaban pihak berwenang terkait dengan pelestarian lingkungan di Kota Palembang.

DR. Azwar Agus, Rektor UNITAS, menekankan pentingnya peran pemerintah untuk melayani warganya dan mendorong kerja sama antara aktivis, masyarakat dan pemerintah dan akademisi.
Untuk membuat satgas untuk mensenergikan antar steak holder terkait dalam penanganan banjir dikota Palembang sekaligus mengawal tuntutan yang dimenangkan warga terkait banjir kota Palembang.

kesimpulan dan rekomendasi, semiloka ini mencetuskan pembentukan satgas banjir untuk mengaktifkan para stakeholder dalam penanganan banjir di Kota Palembang. Langkah kedua adalah mereview kembali program penanganan banjir guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam menghadapi tantangan banjir kota Palembang.#udi

Komentar Anda
Loading...