Soal Tunggakan Gaji Karyawan PT Milenia Indonesia, Ini  Rekomendasi Komisi V DPRD Sumsel

254
BP/IST
Susanto Adjis

Palembang, BP- Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas terkait  tunggakan  gaji  karyawan  PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)  yang terletak di Mainan, Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten  Banyuasin di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel, Senin (18/12).

Hal ini  terkait demo karyawan PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)  beberapa waktu yang lalu di  kantor PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)  terkait soal upah termasuk soal BPJS Ketenagakerjaan , BPJS Kesehatan.

Hadir Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli dan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel David Hadrianto Aljufri dan anggta Komisi V DPRD Sumsel lainnya.

Lalu Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Matnursan , Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Banyuasin  Bayu Saputra  SKM MM, Kepala BPJS Ketenagakerjaan  Cabang Palembang Moch Faisal SH MH dan  Staf HRD mewakili pimpinan PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)  Yohanes Oliver Siallagan.

Baca Juga:  Sosialisasi Empat Pilar Membangun Kesadaran Sejak Dini

Setelah mendengarkan penjelasan  dan meminta PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)   tentang  penunggakan gaji dan BPJS  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan  PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)  maka Komisi V DPRD Sumsel mengeluarkan rekomendasinya.

        Menurut Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis,  isi rekomendasi tersebut adalah  untuk pembayaran upah bulan November  2023 wajib dilaksanakan  pembayarannya paling lambat  tanggal 22 November 2023, untuk pembayaran upah bulan Desember Desember  2023  , wajib dilaksanakan pembayarannya  tanggal 5 Januari 2024.

“ Apalagi perusahaan tidak dapat  melakukan kewajiban pembayaran upah untuk  Bulan November dan Bulan Desember 2023 maka pihak perusahaan  dapat di kenakan sangsi  denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 36 tahun 2021 tentang pengupahan  pada pasal 61 huruf a, b dan c,” kata Susanto Adjis.

Baca Juga:  Gubernur Sumsel Akan Tanya Ke Pertamina, Soal Kebijakan Bahan Bakar yang Selalu Berubah

        Dan untuk pembayaran upah berjalan selanjutnya  pada tahun 2023  wajib dilaksanakan  pembayarannya  paling lambat setiap tanggak 5  dari bulan berjalan.

Selain itu selama periode  tunggakan  sejak Juli sampai Desember  2023 maka pihak perusahaan wajib melaporkan perhitungan iuran  disertai laporan  mutasi tenaga kerja masuk dan keluar.

“ Sehubungan  dengan PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)  telah melakukan pemotongan iuran kepada tenaga kerja  sebesar 2 persen  dari upah untuk iuran  jaminan hari tua (JHT) dan 1 persen untuk iuran  Jaminan Pensiun (JP)  maka PT Milenia Indonesia (Shamrock Group)   wajib membayarkan  tunggakan iuran selama 6 bulan  sebesar Rp 1,769.821.308.12 agar tidak menimbulkan  resiko hukum yang lebih berat dan tertundanya  manfaat klaim bagi tenaga  kerja yang memperoleh resiko  kecelakaan  kerja , kematian , hari tua karena berhenti berkerja dan pension,”katanya.

Baca Juga:  Ini Besaran RAPBD Sumsel TA 2023 

Mengenai pembayaran tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan  dibayarkan lunas sampai dengan Desember 2023 sebelum tanggal 5  Januari 2024.

“ Pembayaran iuran selanjutnya iuran bulan Januari 2024  dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan  berikutnya sesuai perundang-undangan  yang berlaku,” katanya.

Dan pemindahan entitas  kepersertaan BPJS  Kesehatan  PT Milenia Indonesia (Shamrock Group) dari Medan ke kabupaten Banyuasin dan pemindahan kepersertaan  JKN PT Melania dari segmen PBI ke segmen  Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Dan melakukan pembayaran iuran JKN BPJS Kesehatan  secara rutin setiap tanggal 10 setiap  bulan berikutnya,” katanya.#udi

Komentar Anda
Loading...