“Ketiga, kami menyepakati kegiatan Bawaslu itu harus menyertakan seluruh pesertanya minimal 30 persen perempuan harus terpenuhi. Saya kira itu terobosan yang aplikatif, bisa dilihat dan kita ukur bersama dalam pelaksanaannya,” katanya saat sesi diskusi Konsolnas Perempuan Pengawas Pemilu 2024, Selasa (20/12/2022).
Ia juga menyampaikan, dua tantangan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, soal regulasi. “Secara regulasi tidak ada perubahan, maka kita masih memiliki tantangan yang sama. Misalnya untuk penyelenggaraan pemilu, pasal yang mengatur soal keterwakilan perempuan kalimatnya masih (menggunakan frasa) ‘memperhatikan’,” kata Lolly.
Hal ini berbeda dengan pencalonan anggota legislatif yang bunyinya sudah ‘menyertakan’, sehingga secara regulasi pihaknya masih memiliki tantangan yang sama.
Kemudian, tantangan kedua, soal kesadaran. Kesadaran yang dia maksud, yakni mendorong keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilalukan perempuan saja melainkan kesadaran tersebut juga harus dimiliki laki-laki.
“Sehingga nanti laki-laki juga mendukung perempuan, tidak sekadar perempuan dukung perempuan,” ia menjelaskan
Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan pentingnya membangun komitmen. Dirinya menegaskan demokrasi tanpa perempuan tidak ada apa-apanya.
“Demokrasi membutuhkan perempuan dan keterwakilan 30 persen atau kebijakan afirmasi merupakan bagian dari dorongan. Terpenting, perempuan itu harus sadar karena demokrasi membutuhkan perempuan,” ucap dia.
Untuk diketahui, Konsolnas Pengawasan Perempuan dihadiri srikandi pengawas pemilu se-Indonesia serta tokoh perempuan seperti Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr Atang, aktivis pendiri Queenrides Iim Fahina. Ada pula Anggota Bawaslu 2012-2017 Endang Wihdaningtyas, Anggota Bawaslu 2008-2012 Wahidah Suaib, dan Wirdyaningsih.#gus