Palembang, BP-Krisis iklim tidak bisa lagi dipandang sebatas persoalan perubahan cuaca, peningkatan emisi karbon, maupun target penurunan emisi. Lebih dari itu, krisis iklim merupakan persoalan keadilan ekologis yang berkaitan langsung dengan keselamatan manusia dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Hal tersebut menjadi pesan utama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam aksi kampanye kreatif bertajuk Dari Sungai Musi, Hentikan Eksploitasi Alam dan Utamakan Kehidupan! yang digelar di kawasan Sungai Musi, Palembang, Minggu (9/11/2026).
Kepala Divisi Advokasi WALHI Sumsel, Galang Suganda, menilai, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas industri ekstraktif, ekspansi pertambangan dan perkebunan, serta praktik pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Dampaknya dirasakan masyarakat melalui meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat,”katanya, Selasa (10/11/2026).
Kampanye tersebut menurutnya digelar bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türkiye.
“Melalui aksi dari tepian Sungai Musi, WALHI Sumsel ingin mengirimkan pesan kepada pemerintah Indonesia dan para pemimpin dunia bahwa keadilan iklim harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar komitmen politik dalam forum internasional.
Dia juga mengingatkan agar agenda transisi energi tidak justru melahirkan bentuk baru ketidakadilan ekologis.
“Atas nama transisi energi dan pembangunan rendah karbon, berbagai proyek energi tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta keberlanjutan ruang hidup,” katanya,
Menurutnya transisi energi tidak cukup hanya mengganti penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan. Perubahan tersebut harus disertai pembenahan sistem pengelolaan energi agar lebih demokratis, adil, terjangkau, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“WALHI juga mengkritisi kebijakan iklim yang berpotensi melahirkan solusi palsu atau false solutions, yakni kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pasar dan keuntungan korporasi dibandingkan keselamatan manusia serta keberlanjutan ekosistem,”katanya.
Dalam konteks tersebut, menurutnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menjadi hal penting. Sebab, masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga hutan, wilayah kelola, dan keberlangsungan ekosistem.
Dalam momentum COP31, WALHI Sumsel menurut Galang, menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan mempercepat transisi energi berkeadilan. Pemerintah didesak mendorong perubahan sistem energi yang tidak lagi bergantung pada energi kotor, sekaligus memastikan pengembangan energi terbarukan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Kedua, mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pengakuan wilayah kelola, perlindungan ruang hidup, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus menjadi fondasi kebijakan iklim.
Ketiga, menghentikan eksploitasi alam dan melakukan pemulihan lingkungan hidup. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan serta memastikan pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat terdampak.
“Bagi WALHI Sumsel, momentum COP31 seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan yang selama ini masih menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu orientasi utama,”katanya.#udi/rill