Palembang, BP –Sejarawan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Dedi Irwanto MA menganggap penetapan Hari Ulang Tahun (HUT) kota Palembang di tanggal 17 Juni dinilainya keliru dan betul-betul ngawur.
“ Memang betul itu dibentuk awalnya oleh tim perumus dan tim perumus merumuskan ada empat opsi yang dipilih , jadi kemudian yang dipilih adalah opsi nomor 1 dan, dan dalam perumusan tanggal 16 Juni sudah di sepakati bersama , bahkan ketika ketika ada rapat akbar di rumah Bari dan menghadirkan sejarawan Unsri Makmun Abdullah, beliau mengatakan HUT Kota Palembang tanggal 16 Juni ,” katanya saat menjadi narasumber Diskusi Serius Bertema (RE) Aktualisasi Jatidiri dan Nilai-nilai Keluhuran Sumatera Selatan yang di selenggarakan oleh Universitas Sriwijaya Fakultas Fisip, di Hotel Swarna Dwipa, Minggu (19/6).
Diskusi tersebut menghadirkan moderator Dr M Husni Thamrin M Si, juga hadir diantaranya Dekan Fisin Unsri Prof Dr Alfitri M Si, Bupati Pali Heri Amalindo, Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, pimpinan Bawaslu Sumsel Junaidi SE, anggota KPU Sumsel Hendri Almawijaya MPd , Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto, pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB dan para undangan.
Lalu menurut Dedi yang juga Kepala Laboratorium Sejarah FKIP Unsri ini, melihat tanggal HUT kota Palembang tersebut mulai bergeser zaman Pak Gubernur Sumsel Asnawi Mangkualam, saat Asnawi Mangkualam berpidato di Bukit Seguntang dan menyebut 17 Juni sebagai HUT Kota Palembang kemudian di buat Surat Keputusan (SK)nya.
Namun penetapan HUT kota Palembang di tanggal 17 Juni menurutnya masih bisa di ubah karena ada celah di SK tersebut yang menyebutkan klausul bisa di revisi kalau ada kesalahan .
“ Kita agak lalai merevisi itu, beberapa kota di Surabaya pernah ada kesalahan membuat hari jadi kemudian bisa di revisi, Makasar juga , Makasar salah hari jadinya dan bisa di revisi, “ katanya.
Dedi mengaku tidak habis pikir , di kota Palembang, hal paling kecil, yaitu merubah hari jadi kota Palembang tidak diperhatikan dan tidak di akomodir, bagaimana dengan membangun kebudayaan dan sejarah yang besar di Sumsel.
“ Kami benar-benar minta agar DPRD menganggarkan pembentukan perda HUT kota Palembang yang baru yang diubah menjadi 16 Juni dan tahunnya juga salah 683, harusnya menurut Prasasti Kedukan Bukit 682 .
Hal senada dikemukakan arkeolog dari Brint Sumsel Wahyu Rizky Andhifani, S.S, M.M yang menilai belum pernah ada rapat terkait HUT Palembang.
“Padahal sudah dicetuskan, ayo kita rapat, kita perbaiki lagi, kalau 16 Juni yang 16 Juni kenapa harus dimundurkan satu hari atau di majukan satu hari ,” katanya.
Sedangkan budayawan Sumsel Dr A Erwan Suryanegara M Sn melihat HUT kota Palembang menjadi 17 Juni, dia melihat saat itu Walikota Palembang Tjek Yan membentuk tim HUT Palembang, merumuskan HUT Palembang dimana didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit 16 Juni namun punya pemikiran lain untuk menetapkan HUT Palembang berdasarkan prasasti Kedukan Bukit 16 Juni.
“ Kata mereka 16 Juni kata mereka itu sudah malam hari 16 Juninya sehingga terbaca 17 Juni , selain itu 17 itu katanya 17 rakaat jadi semuanya menjadi asumsi , prasasti yang faktual diasumsikan menjadi 17 Juni , kalau mau konsisten kita harus konsisten kalau Prasasti Kedukan Bukit itu adalah akta kelahiran kota Palembang yang berusia ribuan tahun, kita kembali 16 Juni 604 atau 682 Masehi sehingga hitungannya 1340,” katanya.
Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin memberikan apresiasi diskusi ini.
“ Ini membuka wawasan dan cakrawala kami sebagai wakil dari masyarakat kota Palembang terkait Ulang Tahun kota Palembang , ada beberapa tokoh masyarakat menyampaikan kepada kami itu di 16 Juni kemudian ada di 17 Juni , mungkin nanti pak Wahyu Rizky tentang arkeolognya yang bisa memberikan masukan terkait dalam Ulang Tahun Kota Palembang , namun dalam kesempatan yanag baik ini kami juga menyampaikan bahwa dengan adanya acara ini kami juga jadi bahan koreksi bagi kami di DPRD kota Palembang, “ katanya.
Sedangkan Antropolog yang juga Dosen Fisip Unsri Dr Dadang H Purnama M Hum menilai identitas budaya bukan sesuatu yang selesai , dan terus berproses di tengah tantangan yang muncul di masyarakat.
“ Disini penting bagaimana identitas kebudayaan itu ,bisa terwujud terutama di Sumsel tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang yang berasal bisa dari nilai-nilai Sriwijaya ataupun kebudayaan sungai seperti di Sumsel, “ katanya.#osk