Polda Sumsel Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Turap RS Kusta

Palembang, BP-Polda Sumsel membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap pada rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin.

Dari nilai kontrak sebesar Rp 12 miliar yang merupakan dana APBN 2017 lalu, negara mengalami kerugian senilai Rp 5,1 miliar.

Polisi juga mengamankan dua tersangka yakni Junaidi (45) yang merupakan Direktur PT Palcon dan Rusman (45), PNS Kementrian RS Kusta sebagai Kasubag Rumah Tangga.

Akibat tindak pidana korupsi tersebut negara mengalami kerugian Rp 5 Milyar lebih,” Kata Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Barly Ramadhany didampingi Kasubdit 3 Tipidkor AKBP Harissandi, saat menggelar rilis, Senin (27/9).

Namun hingga kini menurutnya pembangunan tersebut belum selesai.

Pengungkapan tersebut setelah Subdit Tipdkor menerima laporan polisi bernomor LP/128-A/IX/2019/Ditreskrimsus pada tangga 9 September 2019 lalu.

“Temuan di lapangan berbeda dengan dokumen penawaran dari CV Cipta Griya Persada. Dan untuk kegiatan konsultan perencana dari CV Griya ada biaya sondir sebanyak empat titik dan dilaksanakan hanya dua titik saja,” terangnya.

Dan tidak ada dilakukan bor mesin dan perkerjaan tersebut hanya dikerjakan menggunakan boring log handbor atau bor tangan saja.

Tenaga Ahli dari PT Palcon Indonesia yang ada di lapangan berbeda dengan dokumen penawaran yang mengerjakan pekerjaan inti berupa pemancangan Sheetpile dan squarepile (pancang beton 30 x 30 cm).

“Disub-kon kan oleh PT Palcon Indonesia ke PT Karyatama Saviera dan PT Karya Tama Saviera di-sub-kan lagi ke PT Palu Gada,” katanya.

Selain itu juga terjadi kekurangan volume terhadap pekerjaan timbunan pasir, pengadaan sheetpile beton, pengangkutan sheetpile beton ke lokasi pekerjaan.

Juga terjadi kekurangan volume pengadaan pancang, pada pekerjaan pengangkutan pancang beton  ke lokasi pekerjaan dam kekurangan pada pemancangan beton ukuran 30 x 30 ke lokasi pekerjaan,” terang Harissandi.

Dari hasil perhitungan kerugian negara (PPKN) dari ahli BPK RI terhadap pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai oleh PT Palcon Indonesia sebesar Rp 5,1 miliar lebih.

“Rinciannya terdiri dari jasa konsultasi perencana sebesar Rp 238 juta lebih dan pekerjaan kontruksi sebesar RP 4,9 miliar,” tambah Harissandi.

“Berkas pelaku sudah lengkap tinggal penyerahan kedua kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati),” katanya.

Lanjutnya dari pengakuan kedua tersangka bahwa uang tersebut digunankan untuk kebutahan sehari-hari.

“Ada empat tersangka, namun dua telah meninggal dunia dan dua kita amankan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut kuasa hukum Junaidi, Agustina Novitasari SH. MH mengatakan perkara ini sudah menjdi P21 untuk tahan dua penyerahan tersangka dan berkas lengkapnya .

“Kami merasa sedikit aneh dengan perkara ini seharusnya negara merasa untung, karena ada kelebihan pekerjaan yang diakui itu sebesar Rp 1 Milyar, kenapa tidak bisa selesai pembangunan Turap tersebut karena kami tidak diberi perpanjangan oleh pihak PPK, seharusnya kami mendapatkan perpanjangan 120 hari dua kali,” katanya.

Ia menjelaskan, pekerjaan tersebut bisa diselesaikan namun tidak diberi perjangan.

“BPK sudah turun dan menilai bangunan yang sudah terpasang Rp 5 Milyar lebih dan sisanya dari Rp 12 Milyar tersebut sudah kita kembalikan bahkan kita kena pajak dua kali pertama dan dua kali,” jelasnya.

Ia mengungkapkan tahap pembangunan tersebut sudah mencapai 60%.

Dalam perkara ini pihaknya akan menggugat perdata dirut dirut Rumah Sakit tersebut.

“Sudah tahap mediasi dan dua Minggu kedepan akan masuk pokok perkara di Pangakalan Balai,” tutupnya.#osk