Palembang, BP–Menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang akan menjadikan pulau Kemaro sebagai prioritas pengembangan destinasi wisata yang mengembalikan identitas keluhuran Sriwijaya sebagaimana berita yang tersebar dalam media massa lokal termasuk sengketa lahan di Pulau Kemaro dan perlunya adanya pelurusan sejarah Pulau Kemaro yang merupakan Benteng Pertahanan dari Kesultanan Palembang Darussalam di masa lalu.
Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK) yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesultanan Palembang Darussalam, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Selatan (Sumsel), Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Sumsel, Batanghari Sembilan Institut, Forum Pariwisata dan Budaya Sumsel (Forwida), Yayasan Depati, Komunitas Batanghari Sembilan (KOBAR 9), Angkatan Muda Pembaruan Sriwijaya (AMPS), Komunitas Pencinta Sejarah UIN Raden Fatah (PESE), Kebangkitan Jawara dan Pengacara (BANG JAPAR), Center For Creative Economic, Tourism, Inheritance and Culture (Cetic) Universitas Taman Siswa Palembang, Front Aksi Rakyat Palembang, Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (Krass) melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (4/5).
Turut hadir diantaranya juru bicara AMPPK , Vebri Al Lintani, Sejarawan Sumsel Farida R Wargadalem dan Dedi Irwanto, seniman Sumsel Ali Goik, Ketua AMPS Beni Mulyadi, juru bicara zuriat Kiai Marogan Dedek Chaniago, zuriat Kiai Marogan yaitu Mgs Memed dan Masayu Maria, Hj. Maliha Amin, M.Kes yang merupakan Zuriat Kapiten Bong Su.
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengaku kalau AMPPK dan zuriat Kiai Marogan serta zuriat Kapiten Bong Su bertemu pihaknya dan menyampaikan secara legalitas formal yang mereka memiliki atas legalitas formal atas hak Pulau Kemaro.
“Dan yang paling mereka inginkan untuk meluruskan sejarah, disana (Pulau Kemaro ) yang ada sekarang seolah-olah itu adalah makam dari Putri Cina seolah-olah dari agama non muslim, sementara disana ada makam dari Kapiten Bongsu yang berjuang untuk Kesultanan Palembang Darussalam,ini yang perlu kita luruskan agar Pulau Kemaro tetap kita lestarikan menjadi tempat budaya tapi sejarahnya tidak kita hapuskan, sejarah ini untuk kita luruskan,” kata politisi Partai Golkar ini.