Apalagi menurutnya Pemkot Palembang baru mau memasukkan usulan pengukuran lahan untuk sertifikat, yang artinya selama ini Pemkot Palembang tidak ada sertifikat Pulau Kemaro.
“Ini yang kita tanyakan ke DPRD Sumsel kemarin sebab setelah DPRD Sumsel mendatangi BPN Sumsel kaitan soal sertifikat Pemkot Palembang terkait tanah di Pulau Kamaro tiga hari berikutnya zuriat Kiai Marogan sudah ke BPN Sumsel untuk memblokir tanah Pemkot Palembang tersebut di Pulau Kemaro , enggak mungkin dalam waktu sekejap Pemkot langsung ada sertifikat,” katanya.
Dengan demikian menurut Dedek ada pembohongan publik yang dinyatakan oleh Pemkot Palembang bahwa Pemkot Palembang sudah ada sertifikat clear and clean di Pulau Kemaro.
Sedangkan Ketua AMPS , Beni Mulyadi mengatakan seharusnya pengembangan pariwisata di Pulau Kemaro harus mengangkap konsep pariwisata Pancasila yang merupakan pariwisata yang cerdas , bermartabat, menjunjung tinggi nilai akidah dan budaya.
“Bukan konsep pariwisata yang dikembangkan selama ini oleh Pemkot Palembang di Pulau Kemaro seperti perbandingannya di negara Cina dan negara Indonesia (Pulau Kemaro) makam laksamana Cheng Ho dengan Kapiten Bongsu,” katanya. #osk