“Karena keuntungan itu pasti di pihak yang bangun itu ,” katanya.
Dia sepakat harus dari awal Pemkot Palembang melibatkan setekholder terkait rencana BOT gedung Walikota Palembang tersebut seperti dari kalangan arkeolog, sejarawan, budayawan dan sebagainya.
“Sebenarnya kota itu, aset wisata kita ini luar biasa, termasuk Benteng Kuto Besak yang harus kita jadikan pusat wisata kota Palembang, jadi tukar guling dengan Rumah Sakit dan penduduk benteng harus segera kita cepatkan, ganti untung jangan ganti rugi, bertahap kita anggarkan tapi disitu jadi pusat wisata Palembang terkonek khan , Jembatan Ampera disitu, Benteng Kuto Besak disitu,” katanya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Palembang berencana menawarkan pengelolaan aset termasuk kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jalan Merdeka kepada investor atau pihak ketiga.
Akan tetapi, gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang tetap dipertahankan fungsi dan heritage nya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ahmad Mustain mengatakan, beberapa aset Pemkot Palembang akan ditawarkan ke pihat ketiga dalam bentuk BOT.
“Karena rencana kita mau memindahkan perkantoran Pemerintah Kota Palembang yang di Merdeka ke kawasan Keramasan di atas lahan seluas 30 hektar, aset yang ada disini kami tawarkan ke pihak investor untuk dijadikan pusat kegiatan bisnis supaya lebih bermanfaat, ” kata Mustain ketika dijumpai, Kamis (4/3).
Ia menegaskan gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang akan tetap berdiri untuk mempertahankan fungsi dan sejarahnya. Mustain menyebut, pihak hotel dan bank adalah yang tertarik untuk hal ini.