Palembang, BP–Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramlan Holdan meminta Pemerintah Kota Palembang meninjau ulang rencana untuk melakukan Build Operate Transfer (BOT) gedung Walikota Palembang.
“Pertama kalau BOT harus di kaji ulang , kepentingan BOT untuk apa, apakah untuk objek wisata atau untuk objek ekonomi , kedua pindahnya kemana , tempat pindahnya apakah sudah sesuai denghan RTRW yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,” katanya, Kamis (4/3).
Lalu menurut mantan anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini, kantor Walikota Palembang mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi.
“Kalau itu belum dianggap mendesak , kita fokus penanganan covid-19 dan ekonomi , dua masalah ini khan belum selesai di Palembang,” katanya.
Berkaca dengan BOT pasar Cinde yang ternyata gagal dan terbengkalai oleh pihak Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dan pihak pengembang.
“Lalu keuntungan untuk kota Palembang dengan BOT ini , kalau sekadar bangun 35 tahun diberikan orang lain , untungnya apa kita selama 35 tahun , kalau itu memang untuk bisnis , apakah itu kawasan bisnis di situ, itu khan gedung perkantoran, tetapi keuntungan untuk Pemkot apa kalau dibangun 35 tahun nanti, apakah dia dapat pertahun atau sekaligus, bisanya 35 tahun bisa diminta haknya, kalau mau di gedung itu mau dirobohnya, kalau gedung itu memang cagar budaya kita menolak itu,” katanya.
Dia menyarankan pihak Pemkot Palembang kalau ingin mendapatkan pendapatan cari dari sektor lain.