Jakarta, BP–Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung roadmap Menteri BUMN Erick Thohir untuk menata wajah BUMN di Indonesia ke depan. Demikian dikatakan LaNyalla usai mengadakan coffee morning dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Kamis (16/1).
Dikatakan Erick, yang disampaikan Ketua DPD RI dalam pengantar pertemuan sudah sama dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. BUMN tidak mematikan pengusaha swasta. “Presiden menugaskan kami menciptakan ekosistem antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” tuturnya.
Dikatakan, Menteri BUMN memiliki kewenangan u menutup atau memerger perusahaan plat merah. “Ini salah satu bagian untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” tandasnya.
Eric menambahkan, dari Rp 210 trilyun keuntungan BUMN, disumbang tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada kecil-kecil malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” ungkapnya seraya memberi contoh program re-orientasi beberapa BUMN, sehingga tidak menjadi kompetitor swasta/UKM.
Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata. “Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan menikmati kuliner,” ujarnya.
Selain punya area hutan kota, lanjut dia, pelabuhsn juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” tandasnya.
Ketua DPD menyampaikan beberapa catatan atas serapan aspirasi dan pengaduan dari kalangan dunia usaha terhadap BUMN yang dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta.
“BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” tegasnys.
Ditambahkan, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan persoalan yang mereka alami. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan. “Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, LaNyalla berharap roadmap yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Mengikuti tender pekerjaan di luar negeri. Sehingga memasok devisa negara. Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya.#duk