Palembang BP- Banyaknya pemotongan anggaran atau kebijakan efisiensi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap kepala daerah yang sedang menjabat (incumbent). Berkurangnya alokasi anggaran membuat berbagai program pembangunan dan janji politik yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat sulit direalisasikan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja kepala daerah. Jika terus berlanjut, penurunan kepuasan masyarakat itu diprediksi akan berimbas pada merosotnya tingkat keterpilihan (elektabilitas) para incumbent menjelang Pilkada mendatang.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Arianto, ST, SH, M.I.Kom, mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memaksa kepala daerah berpikir lebih keras untuk tetap memenuhi janji-janji kampanye mereka.
“Akibat pemangkasan anggaran, banyak kepala daerah yang kini berada dalam posisi sulit. Jangankan membuat terobosan pembangunan yang spektakuler, mempertahankan program yang sudah berjalan saja sudah menjadi tantangan besar,” ujar Arianto, Rabu (8/7/2026).
Menurut Arianto, hasil survei LKPI yang dilakukan di sejumlah kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Juni 2026 menunjukkan adanya penurunan elektabilitas kepala daerah petahana dibandingkan saat awal mereka terpilih.
“Dalam survei terakhir kami, rata-rata elektabilitas incumbent mengalami penurunan hingga sekitar 15 persen. Bahkan, ada beberapa yang berpotensi mengalami penurunan lebih tajam. Penyebab utamanya adalah banyak program unggulan yang dijanjikan saat kampanye belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran pembangunan,” ungkap Ketua Bidang Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) tersebut.
Mantan peneliti LSI itu menjelaskan, masyarakat mulai memberikan penilaian terhadap realisasi janji politik kepala daerah. Ketika program-program unggulan tidak berjalan sesuai harapan, tingkat kepuasan publik ikut menurun dan berpotensi menggerus dukungan politik terhadap petahana.
Karena itu, Arianto menilai para incumbent harus segera mencari solusi dan inovasi pembiayaan pembangunan. Menurutnya, kepala daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD, dana transfer, maupun dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Para kepala daerah harus mulai membuka peluang kerja sama dengan investor dan sumber pendanaan lain yang sah. Inovasi menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan meskipun anggaran dari pusat berkurang,” katanya.
Ia juga memprediksi, apabila kebijakan efisiensi anggaran terus berlanjut, tidak sedikit kepala daerah yang akan berpikir ulang untuk kembali maju pada Pilkada mendatang. Sebab, keterbatasan anggaran membuat ruang gerak mereka semakin sempit untuk menunjukkan hasil pembangunan kepada masyarakat.
Menurut Arianto, pemerintah pusat sebaiknya mempertimbangkan kembali dampak pemotongan anggaran terhadap daerah. Ia menilai kepala daerah membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar dapat merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Arianto juga mengingatkan agar para kepala daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai satu-satunya alasan atas tidak terealisasinya janji politik.
“Para incumbent juga jangan cengeng. Mereka harus menghadirkan inovasi dan terobosan yang luar biasa. Jika hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat, sementara janji politik tidak terealisasi, masyarakat bisa memberikan hukuman politik dengan tidak memilih mereka kembali. Jika kondisi ini terjadi secara luas, bukan tidak mungkin akan terjadi tsunami penurunan elektabilitas bagi para petahana,” pungkas mahasiswa doktoral FISIP yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut.#udi