DPRD Sumsel Nilai Kenaikan PBB di Palembang Tidak Wajar, Bila Perlu Walikota Harus Mundur

Anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB
Palembang, BP
Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Elianuddin HB menilai kenaikan Pajak Pajak dan Bumi (PBB) di kota Palembang tidak wajar dan harusnya ada kajian mendalam dahulu sebelum adanya kenaikan PBB.
“Dan harus melibatkan semua pihak dan ada pemetaan-pemetaan dimana lokasi yang NJOP harus naik atau kalau daerah itu banyak di kuasai spekulan perlu dinaikkan , tapi kalau diduduki masyarakat menengah kebawah yang penghasilannya pas pasan tidak perlu dinaikan bila perlu di gratiskan,” katanya, Kamis (23/5).
Dia menilai pendekatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mesti melalui PBB.
“ Itu namanya konvensional , cara berpikir konvensional, harusnya diundang investor dari dalam dan luar negeri bagaimana pengembangan Palembang ini dari segi industrinya , dari hal-hal berkaitan dengan pariwisata, dari segi budaya, sosial, arkolog dan segala macamlah , malaka aja bisa menjadi destinasi wisata dunia , apa yang mereka jual , wisata, jadi salah PBB dinaikan ,” katanya.
Menurutnya banyak potensi PAD di kota Palembang yang bisa di kembangkan.
“Palembang ini kota besar , wilayah besar dan mempunyai nilai sejarah yang kuat kenapa itu tidak kita gali, kekuatan Sriwijaya yang bisa diangkat menjadi destinasi wisata , nilai-nilai budaya, kuliner ,” katanya.
Apalagi dia menilai kondisi Palembang saat ini tidak lagi BARI (bersih, aman , rapi dan indah)” Bersih bukan dalam arti sampahnya bersih di kota juga aparatnya juga bersih, pelayananya juga bersih, bersih itu maknanya luas, sekarang sampah bertebaran dimana mana, jadi kita harus mengembalikan
marwah Palembang ini menjadi kota metropolis yang menjadi kota acuan bagi kota lain di Indonesia,” katanya.
Kini menurutnya kota Palembang tidak nyaman lagi apalagi dilihatnya banyak pedagang dimana-mana dan menjadi semerawut.
“ Walikota Palembang harus malu dengan kondisi ini bila perlu harus mengundurkan diri , jika tidak mampu mengundurkan diri, jadi walikota ini bukan mengurus masalah absen mengabsen saja, secara sistimatis walikota harus berpikir secara luas bahwa kota itu bukan menjadi tempat tinggal manusia saja , tapi kota menjadi tempat semua orang menjadi benar-benar menjadi bernilai, masak ngurus sampah enggak beres-beres,” katanya. #osk