Ketua Pansus IV Raperda RPJMD Sumsel 2018-2023 yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati SH MH berpoto dengan anggota Pansus IV lainnya, Senin (1/4).
Palembang, BP
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel 2018-2023 yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumsel dengan Pemprov Sumsel, Senin (1/4) di ruang banggar DPRD Sumsel akhirnya menemukan titik kesepakatan.
Ketua Pansus IV Raperda RPJMD Sumsel 2018-2023 yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati SH MH mengatakan, masih ada beberapa visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang djabarkan dalam program kerja SKPD belum bersinergi, karena pihaknya melihat bahwa antara penjabaran program yang harus di sandingkan dengan anggaran itu dengan indikator pencapaian masih ada beberapa yang tidak siknifikan.
“ Kita berharap bahwa RPJM yang menjadi dasar dari pemrrintah provinsi Sumsel dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan itu betul-betul di dasari kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Seperti pihaknya, tadi menyampaikan dana kesehatan di awal dana kesehatanya hanya 4,7 persen dengan pencapaian 95 persen dengan trend bantuan Gubernur Sumsel untuk bantuan keuangan kabupaten dan kota dengan infastruktu dari tahun 2019 sampai 2023 naiknya sangat siknifikan.
“ Kita berharap bahwa perencanaan bantuan Gubernur, itu betul-betul diberikan secara transparan dan ada indikator daerah mana yang memang harus diberikan, tentu perencanannya dibahas dan dituangkan dalam RKPD sebagai dasar untuk pembahasan APBD, dalam RKPD ada indikator, capaian kabupaten kota mana yang diberikan dengan alokasi keuangan dari Provinsi Sumsel,” katanya.
Untuk bidang infrastruktur, pihaknya melihat bahwa proyeksi jalan mantap itu peningkatan hanya 1 persen sampai 2 persen begitu juga dengan irigasi rawa yang mendapatkan bantuan dari hibah pusat.
“ Kita berharap kenaikan yang sangat siknifikan ini harus ada indikatornya, jangan sampai anggaran yang sampai di 2019-2023 nanti mencapai Rp3,7 triliun sehingga itu sudah mendominasi hingga 30 persen anggaran dimiliki Pemprov Sumsel,” katanya.
Pihaknya juga berpesan APBD yang di proyeksikan sangat optimis dari 2018 hingga 2023 dan pihaknya berharap pencapaian itu harus realis.
“ Karena kalau pencapaian anggaran ABPD tidak mencapai target itu kegiatan yang pasti akan di korbankan , pihak ketiga yang akan di rugikan karena program di Sumsel banyak program yang melibatkan pihak ketiga sehingga Pemprov Sumsel dalam perencanaan pembangunan betul-betul di dasari evaluasi kinerja 2013-2018 kemarin,” katanya.#osk