Palembang, BP — Belanja pegawai menjadi sektor pengeluaran yang berhasil merealisasikan ‘menyedot’ penyerapan terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada semester I/2018. Hal tersebut berdasarkan data dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Sudarso mengatakan, untuk realisasi belanja APBN pada semester I/2018 ini mencapai Rp4,47 triliun atau 32,3 persen dari total pagu senilai Rp13,8 triliun, sedangkan target rasio serapan sendiri sebesar 40 persen.
“Tingginya serapan belanja pegawai tengah tahun ini karena pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya-red) Aparatur Sipil Negara atau ASN pada Juni lalu. Sebab, THR yang diterima tahun ini nilainya full dari gaji pegawai tanpa potongan,” ujar Sudarso, Selasa (10/7).
Menurutnya, secara umum realisasi serapan anggaran pada semester I/2018. Jumlah tersebut sedikit lebih rendah 0,9 persen dengan periode serupa di tahun sebelumnya (yoy), dan lebih rendah 1,2 persen secara nasional.
“Memang di sektor belanja pegawai yang realisasinya paling tinggi mencapai 47,2 persen atau sebesar Rp2,09 triliun dari pagu Rp4,43 triliun,” jelas dia.
Ia juga mengatakan, realisasi belanja barang sebesar Rp1,26 triliun atau 28 persen dari pagu Rp5,80 triliun. Lalu, belanja bansos sebesar Rp3,65 miliar atau 26,9 persen dari pagu 13,56 miliar, dan belanja modal Rp 752 miliar atau 20,8 persen dari pagu Rp 3,61 triliun.
“Untuk di semester pertama ini menariknya, serapan belanja bansos juga tinggi, atau meningkat, dimana pada periode serupa tahun lalu hanya 12 persen,” ungkapnya.
Masih dijelaskannya, artinya di 2018 ini kejadian sosial sepanjang semester pertama lebih banyak dibandingkan tahun lalu sehingga bantuan sosialnya lebih cepat terserap. Seperti rehabilitasi penggunaan napza, disabilitas dan musibah banjir.
Dikatakannya, sebenarnya secara nilai belanja bansos di tahun ini lebih kecil dari tahun lalu, sebab pada tahun ini belanja yang sifatnya sosial ada juga yang telah dialihkan ke belaja pemerintah. Terlepas dari adanya momen Pilkada serentak di tahun ini, memang sebagian besar pengelola anggaran bansos ini ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota.
Sudarso juga menambahkan, adapun faktor lainya yang menyebabkan rendahnya serapan belanja antara lain di sektor belanja modal yang 2,5 persen lebih rendah dari periode serupa tahun lalu. Khususnya di sektor infrastruktur yang belum jalan karena berbagai alasan, padahal nilai alokasi belanjanya cukup besar, seperti pembangunan dobel track jalur kereta api dan Bendungan Tiga Dihaji.
“Kedua proyek strategis ini realisasinya masih dibawah satu persen. Hambatanya dikarenakan keterbatasan pembebasan lahan,” tuturnya.
Untuk itu, ia meminta agar kementerian/lembaga dan OPD di Pemerintah Daerah sebagai pengelola anggaran dapat lebih efektif memanfaatkan setiap kegiatan yang ada. Sehingga serapan anggaran dapat lebih masimal.
“Terlebih untuk belanja pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” pungkasnya. #rio