Palembang,BP– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) gabungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Universitas Sriwijaya, PGRI, UIGM, IBA Palembang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sumatera Selatan, Senin (15/6/2026) siang. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.45 WIB tersebut berlangsung dengan membawa berbagai tuntutan yang dinilai menyangkut kondisi ekonomi, sosial, hingga arah kebijakan nasional saat ini.
Mengusung tema “Indonesia Darurat”, massa mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap tengah dihadapi masyarakat, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga berbagai program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Koordinator aksi, M. Naufal Fawwaz, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama. Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Tuntutan kedua, mahasiswa meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka menilai stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Selain itu, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap biaya hidup. Massa aksi menilai pemerintah perlu mencari solusi lain yang tidak menambah beban ekonomi rakyat.
Hal lainnya yang disampaikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menilai kedua program tersebut masih memerlukan kajian dan persiapan yang lebih matang. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan program yang dianggap prematur karena dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka menilai regulasi tersebut penting sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan upaya pengembalian aset negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.
Dalam bidang politik dan demokrasi, massa aksi meminta DPR RI menjalankan fungsi representasi rakyat secara lebih maksimal. Mahasiswa menuntut lembaga legislatif agar benar-benar menjadi wadah perjuangan kepentingan masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Sementara itu, tuntutan terakhir yang disuarakan adalah penolakan terhadap RUU Polri serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil. Mahasiswa menilai penguatan demokrasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap supremasi sipil dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sumsel tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan dan berlangsung tertib. Perwakilan mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang mereka bawa.
Hingga berita ini diturunkan, aksi mahasiswa dari berbagai kampus ini belum ditemui oleh ketua maupun anggota DPRD Sumsel. (Iol)
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, turun langsung menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD Sumsel. Dalam dialog terbuka bersama para demonstran, Andie menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa terkait isu nasional, termasuk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Di hadapan massa aksi, Andie menjelaskan bahwa kebijakan terkait APBN maupun penetapan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Presiden dan kementerian terkait. Meski demikian, DPRD Sumsel tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyalurkan suara masyarakat dan memastikan aspirasi tersebut sampai kepada pihak yang berwenang.
“Ada kewenangan yang memang berada di tingkat pusat. APBN adalah kewenangan Presiden dan pemerintah pusat. Namun aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini akan kita perjuangkan bersama-sama,” tegas Andie di tengah dialog dengan peserta aksi.
Sebagai bentuk keseriusan DPRD Sumsel dalam mengawal tuntutan mahasiswa, Andie bahkan menawarkan agar perwakilan mahasiswa turut dilibatkan secara langsung dalam penyampaian aspirasi ke Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut penting agar suara mahasiswa dapat didengar secara langsung oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Untuk memastikan aspirasi ini benar-benar tersampaikan, saya minta ada perwakilan mahasiswa yang ikut. Nanti perwakilan mahasiswa akan kita bawa untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Jakarta,” ujarnya yang disambut antusias peserta aksi.
Selain menyoroti persoalan kenaikan BBM, mahasiswa juga menyuarakan berbagai isu nasional lainnya, termasuk pemberantasan korupsi. Menanggapi hal tersebut, Andie menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. DPRD Sumsel, kata dia, mendukung proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau terkait persoalan korupsi, kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Kita semua tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi,” katanya.
Sikap terbuka yang ditunjukkan Ketua DPRD Sumsel tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah peserta aksi. Kehadiran langsung pimpinan legislatif dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan komitmen untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Aksi dialog antara mahasiswa dan DPRD Sumsel itu pun berlangsung kondusif. Dengan komitmen untuk membawa perwakilan mahasiswa ke Jakarta, DPRD Sumsel berharap aspirasi yang berkembang di daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa DPRD Sumsel tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga siap mengawal dan memperjuangkannya hingga ke tingkat nasional.#udi