Jakarta, BP–Anggota Komisi IV DPR RI Nasyid Umar mempertanyakan program cetak sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian. Sebab dalam laporan program cetak sawah baru, Kementerian Pertanian telah mencetak sawah 20 ribu hektar tahun 2015, tahun 2016 cetak 120 ribu hektar sawah baru, dan tahun 2017 berhasil melakukan program cetak sawah 60 ribu hektar. Jadi total cetak sawah yang sudah dilakukan lebih dari 200 ribu hektar dengan biaya kurang lebih Rp 3,8 triliun. Kalau 1 hektar sawah menghasilkan 3 ton beras, maka total beras yang dihasilkan sekitar 600 ribu ton beras yang merupakan hasil dari cetak sawah. “Angka itu cukup fantastis, anehnya kenapa kita harus impor beras?” ujar Nasyid dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di ruang rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (29/1)
Menurut Nasyid, jika hasil cetak sawah itu gagal, namun tidak ada laporan disampaikan kepada DPR, berapa areal yang gagal, berapa areal yang berhasil dan berapa areal yang belum berjalan. Dengan laporan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan. Terlebih lagi tahun 2018 ini Kementerian Pertanian telah mengusulkan akan membuat program cetak sawah baru lagi seluas 12 ribu hektar. “Laporan dan evaluasi itu tentu sangat dibutuhkan, demi perbaikan dan kepentingan bersama,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Asep Maosul yang menyebutkan, selama ini tidak terdengar keberhasilan atau kegagalan dari program Kementerian Pertanian tersebut. Berbeda ketika jaman pemerintahan presiden kedua Indonesia Soeharto yang melakukan cetak sawah dan dibuktikan dengan program swasembada berasnya. “Saat ini masyarakat lebih melihat banyaknya sawah yang berganti pemukiman. Sementara program cetak sawah baru untuk menambah atau meningkatkan produksi beras malah tidak terdengar gaungnya,” paparnya. #duk