Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel Kecam Pernyataan Mantan Ketua BEM UGM , Lebih Menyerang Pribadi Presiden Prabowo
Palembang, BP- Fraksi Partai Partai Gerindra DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mengecam keras pernyataan yang dilontarkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terkait Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut Fraksi Partai Gerindra Sumsel, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara santun, objektif, dan tetap berada dalam koridor etika serta adab berdemokrasi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, H. Alwis Gani, SE, MM, mengatakan pihaknya tidak pernah membatasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap berbagai program pemerintah. Akan tetapi, kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan tidak mengarah pada serangan terhadap pribadi seseorang.
“Kami tidak membatasi ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik terhadap program-program pemerintah. Kritik itu penting dalam sistem demokrasi, tetapi harus mengedepankan etika dan adab dalam berdemokrasi,” kata Alwis Gani didampingi seluruh jajaran pimpinan dan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, kepada wartawan di ruangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Menurut Alwis, sejumlah pernyataan yang disampaikan mantan Ketua BEM UGM tersebut dinilai telah keluar dari substansi kritik kebijakan dan cenderung mengarah pada serangan personal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau saya melihat, kritik yang disampaikan sudah keluar dari koridornya karena lebih mengarah kepada serangan terhadap pribadi Presiden yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, contohnya misalnya mengatakan Prabowo adalah seperti Iblis , menurut kami itu sudah menyerang pribadi bukan lagi penyerang program ,” katanya.
Alwis menegaskan, masyarakat maupun kalangan mahasiswa memiliki hak untuk mengkritisi berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun program-program strategis lainnya.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah tentu memiliki ruang untuk dievaluasi demi perbaikan pelaksanaan di lapangan.
“Kalau yang dikritisi adalah program pemerintah, silakan saja. Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, atau program lainnya boleh dikritik, dikoreksi, bahkan dievaluasi. Kita menyadari tidak semua program berjalan sempurna dan masih ada kekurangan yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai program unggulan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, Alwis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik yang disertai solusi dan masukan konstruktif, bukan sekadar tuduhan atau pernyataan yang berpotensi merendahkan pihak tertentu.
“Kritik yang baik adalah kritik yang membangun serta memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi. Bukan justru melakukan tuduhan atau menyampaikan pernyataan yang sifatnya merendahkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alwis mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. Jika ditemukan berbagai persoalan, masyarakat diminta menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program pemerintah. Jika ada yang tidak sesuai di lapangan, baik terkait dapur Makan Bergizi Gratis maupun proses penyalurannya kepada penerima manfaat, silakan disampaikan kepada pihak terkait,” katanya.
Menurut Alwis, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
“Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, berbagai temuan di lapangan bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga tujuan program pemerintah benar-benar tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas,” tandasnya.#udi