Palembang, BP- Bambang Utoyo dikenal sebagai pejuang kemerdekaan asal Sumsel dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-4. Sosok yang dijuluki “Jenderal Bertangan Satu” ini lahir di Tuban, Jawa Timur, 20 Agustus 1920, dan wafat di Bonn, Jerman Barat, 4 Juli 1980. Pada 1997, pemerintah menganugerahinya kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal.Sosok Jenderal Bambang Utoyo dinilai memiliki peran penting dalam menjaga soliditas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah berbagai dinamika politik dan perbedaan pandangan yang terjadi di tubuh Angkatan Darat, Bambang Utoyo hadir sebagai figur pemersatu yang dipercaya negara untuk menjaga stabilitas militer.
Pandangan tersebut disampaikan sejarawan nasional Prof. Dr. Anhar Gonggong dalam Seminar Nasional Nilai-Nilai Perjuangan Jenderal Bambang Utoyo yang digelar di Gedung Soedirman Kodam II Sriwijaya, Senin (15/6/2026) .Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh dan akademisi, diantaranya Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) adalah Brigadir Jenderal TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja, S.I.P., M.M., M.Han, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, keluarga dan anak Jenderal Bambang Utoyo termasuk sejarawan nasional Prof Anhar Gonggong yang memberikan pemaparan melalui sambungan Zoom, Kasubdirektorat Pelestarian Sejarah Kemenbud RI Agus Hermanto Mhum , Kolonel (Purn) Drs. Jeni Akmal dari Dinas Sejarah TNI AD, sejarawan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D, Ketua Tanfidziyah PWNU Sumsel KH. Hendra Zainuddin Al Qodiri, Kepala Kesbangpol Sumsel Ari Narsa.
Menurut Anhar, sejarah Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak selalu berjalan mulus. Setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme hingga 1949, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan internal, termasuk di lingkungan militer.
“Jangan membayangkan perjalanan bangsa ini selalu berjalan mulus. Setelah kemerdekaan, muncul berbagai perbedaan pandangan dan konflik, baik di kalangan politik maupun di tubuh tentara sendiri,” ujar Anhar.
Ia menjelaskan bahwa pada awal dekade 1950-an, Angkatan Darat menghadapi sejumlah persoalan serius yang berpotensi memengaruhi stabilitas pertahanan negara. Salah satu peristiwa yang menjadi catatan sejarah adalah ketegangan antara sebagian pimpinan militer dengan parlemen yang dikenal melalui Peristiwa 17 Oktober 1952.
Dalam situasi yang penuh dinamika tersebut, pemerintah dan Presiden Soekarno memandang Jenderal Bambang Utoyo sebagai figur yang mampu merangkul berbagai kelompok dan kepentingan di lingkungan Angkatan Darat.
“Pak Bambang Utoyo dianggap sebagai perwira yang mampu memberikan ruang bagi berbagai kelompok yang berbeda pandangan untuk tetap berada dalam satu tujuan, yaitu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Kepercayaan itu kemudian diwujudkan dengan penunjukan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jabatan tersebut diembannya pada masa yang tidak mudah, ketika berbagai persoalan internal dan tarik-menarik kepentingan masih terjadi di lingkungan militer maupun pemerintahan.
Menurut Anhar, penunjukan Bambang Utoyo bukan semata-mata karena faktor kepangkatan atau kemampuan militer, tetapi lebih pada kapasitas kepemimpinan dan kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Pemerintah melihat Bambang Utoyo sebagai sosok yang dapat menjadi jembatan bagi berbagai kelompok yang berbeda pandangan. Karena itu beliau dipercaya memimpin Angkatan Darat pada masa yang penuh tantangan,” katanya.
Meski berbagai persoalan internal belum sepenuhnya dapat diselesaikan, Bambang Utoyo tetap berupaya menjaga persatuan dan profesionalisme institusi militer. Sikap tersebut menjadi salah satu warisan penting yang patut diteladani oleh generasi penerus bangsa.
Anhar menilai, keteladanan Bambang Utoyo tidak hanya terlihat dari kiprahnya sebagai perwira tinggi TNI, tetapi juga dari kemampuannya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok.
“Nilai yang paling penting dari sosok Bambang Utoyo adalah kemampuannya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda Indonesia saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejarah perjuangan para tokoh bangsa seperti Jenderal Bambang Utoyo perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat, terutama kalangan muda, agar nilai-nilai nasionalisme, pengabdian, dan kepemimpinan tetap hidup di tengah perubahan zaman.
Putra Jenderal Bambang Utoyo, Indra Bambang Utoyo, mengaku terharu dan bersyukur atas perhatian serta penghargaan yang diberikan kepada sosok ayahnya melalui usulan gelar Pahlawan Nasional.
“Kami merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan yang telah mengajukan orang tua kami sebagai calon Pahlawan Nasional. Ini merupakan bentuk penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga,” ujar Indra.
Menurutnya, dukungan dari berbagai elemen masyarakat menjadi energi positif bagi keluarga untuk terus memperkenalkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Jenderal Bambang Utoyo kepada generasi muda.
Ia menilai proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama memiliki makna penting karena menunjukkan bahwa jasa dan pengabdian Jenderal Bambang Utoyo tidak hanya dikenang oleh keluarga, tetapi juga oleh masyarakat luas.
“NU merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Dukungan dan usulan yang disampaikan tentu menjadi kehormatan tersendiri bagi keluarga kami,” katanya.
Indra berharap seluruh tahapan administrasi dan proses penilaian yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lancar sehingga usulan tersebut memperoleh hasil yang terbaik.
“Mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan baik dan pemerintah dapat menerima usulan ini. Kami berharap jasa-jasa beliau dalam perjuangan bangsa mendapatkan penghargaan yang layak dari negara,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubdirektorat Pelestarian Sejarah Kementerian Kebudayaan RI, Agus Hermanto, M.Hum., menjelaskan bahwa proses pengusulan seseorang menjadi Pahlawan Nasional memiliki tahapan dan mekanisme yang panjang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus memenuhi berbagai syarat administratif, akademis, dan historis sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
“Penetapan Pahlawan Nasional memiliki proses yang panjang dan berjenjang. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui karena penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.
Ia menjelaskan bahwa usulan yang telah memenuhi syarat nantinya akan disampaikan oleh Menteri Sosial kepada Presiden Republik Indonesia melalui mekanisme yang berlaku.
Agus mengapresiasi munculnya berbagai inisiatif masyarakat yang mendorong pengusulan tokoh-tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional, termasuk Jenderal Bambang Utoyo.
“Kami menyambut positif upaya ini. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran sejarah masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Mereka tidak hanya menjadi ingatan kolektif masyarakat daerah, tetapi juga dapat menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia,” katanya.
Menurut Agus, pengenalan kembali perjuangan tokoh-tokoh bangsa sangat penting untuk memperkuat karakter kebangsaan, nasionalisme, dan semangat pengabdian generasi muda.
“Nilai pengorbanan, dedikasi, dan kontribusi terhadap negara harus terus diwariskan. Generasi muda perlu memahami bahwa membangun bangsa adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara,” ujarnya.
Ketua Tim Pengusul Jenderal Bambang Utoyo menjadi Pahlawan Nasional, Kemas Khoirul Mukhlis, mengatakan proses pengusulan telah dilakukan sejak tahun lalu oleh pihak DPW NU Sumsel dan kini tengah memasuki tahapan verifikasi oleh pemerintah.
Menurutnya, pengajuan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas pengorbanan serta dedikasi Jenderal Bambang Utoyo terhadap bangsa dan negara.
“Melalui tim pengusul di Sumatera Selatan, kami telah mengajukan nama Jenderal Bambang Utoyo sebagai calon Pahlawan Nasional sejak tahun lalu. Pada Mei lalu berkas pengajuan juga telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Palembang untuk kemudian diverifikasi secara berjenjang hingga ke tingkat kementerian,” ujar Kemas Khoirul Mukhlis .
Ia menjelaskan, optimisme terhadap usulan tersebut didasarkan pada rekam jejak perjuangan Jenderal Bambang Utoyo yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada periode revolusi fisik pasca-Proklamasi Kemerdekaan.
“Kalau melihat sejarah perjuangan beliau, terutama sejak tahun 1946 dan tahun-tahun berikutnya, sangat banyak catatan penting mengenai pengorbanan beliau untuk bangsa dan negara. Karena itu, kami berharap seluruh tahapan dan prosedur yang ada dapat dilalui dengan baik sehingga beliau dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.
Kemas menegaskan, pengusulan tersebut bukan semata-mata untuk masyarakat Sumatera Selatan, melainkan bentuk penghargaan dari seluruh rakyat Indonesia atas jasa dan pengabdian Jenderal Bambang Utoyo.
“Ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kita kepada seorang tokoh yang telah memberikan pengorbanan luar biasa bagi bangsa. Memang beliau berjuang secara fisik di Sumatera Selatan, tetapi manfaat perjuangannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Selain dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, Bambang Utoyo juga memiliki karier militer yang cemerlang.#udi