Palembang, BP–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar sosialisasi tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDG’s), di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (3/10).
Tindaklanjut ini dihadiri langsung Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Yohanes H Toruan, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih dan lainnya.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, putusan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB atau SDG’s dan untuk mencapai sasaran TPB Daerah, maka Pemprov dan Kabupaten/Kota harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB).
“Jadi dalam putusan (Perpres-red) ini ditugaskan kepada Gubernur harus menyusun TPB ini,” ungkap Arifin saat dijumpai usai rapat.
Masih dikatakan Arifin, tindaklanjut kali ini memang harus melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, perwakilan Kabupaten/Kota se-Sumsel, Akademisi, Pakar, Non–Governmental Organization (NGO), Media Massa dan lainnya.
“Dilibatkannya semua pihak ini untuk menyatukan pendapat semua pihak tersebut yang akan dituangkan kepada keputusan gubernur,” jelas Atifin.
Dari hasil pertemuan kali ini, sambung Arifin, semua pihak yang hadir ini telah paham akan SDG’s tersebut dan mereka semua paham dengan perannya masing-masing. Nanti, diharapkan pertemuan ini akan dilangsungkan kembali secara rutin oleh Bappenda Provinsi Sumsel.
“Jadi dalam isi TPB ini ada 17 tujuan penting yang harus dicapai, salah satunya adalah tak ada orang kelaparan lagi. Kita harap kedepannya tujuan dari TPB ini semuanya dapat tercapai dan makmur,” pungkasnya.#rio