Dibatalkannya Permenhub 26/2017
Palembang, BP — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Selatan sangat menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bemotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Dengan begitu upaya yang dilakukan selama hampir satu tahun sejak disahkannya Permenhub ini menjadi sia-sia. Bahkan, Dishub Sumsel tak menjamin keselamatan dari taksi online jika taksi konvensional marah. Dishub Sumsel karenanya tidak bisa membela taksi online.
“Taksi konvensional ini juga merupakan cikal bakal kendaraan umum. Jika taksi online tidak ada aturannya maka bagaimana nasib taksi konvensional,” kata Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Provinsi Sumsel Sudirman, Rabu (23/8).
Tentunya, sambung dia, dengan keputusan MA tersebut mengakubatkan efektifitas aturan menjadi terhambat. Meskipun begitu, keputusan MA ini diberikan waktu tiga bulan untuk dapat di review kembali. Jadi, pihaknya masih menunggu dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ia juga menambahkan, jika aturan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 ini dicabut dan dibatalkan, tentunya operasional taksi online atau taksi berbasis dalam jaringan di seluruh Indonesia ilegal.
“Sekarang saja taksi online itu ilegal, apalagi dicabut Permenhub-nya,” singkat Sudirman. #rio