Palembang, BP
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Selatan H Ishak Mekki mengatakan, setelah PT Tempirai yang akan dicabut izinnya oleh pemerintah lantaran lalai memadamkam api di lahannya, akan menyusul perusahaan perkebunan lainnya dicabut izinnya karena dianggap lalai dalam memadamkan api di lahannya.
“Kalau perusahaan itu harus menjaga lahannya itu, jangan sampai lahannya terbakar, itu masuk wilayah HGU dia, dan harus bertanggung jawab, Jadi kalau Presiden menginstruksikan bagi lahan HGU terbakar dan izinnya dicabut menurut saja wajar,” katanya usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9).
Ishak memastikan setelah Tempirai, akan bertambah lagi perusahaan di Sumsel yang izinnya dicabut karena lalai menjaga lahannya. PT Tempirai salah satu saja yang kebetulan ditinjau lahannya oleh Presiden.
“Bisa nambah, kalau diteliti dia membiarkan lahannya terbakar,” katanya.
Ishak juga memastikan kalau hotspot di Sumsel semakin hari semakin berkurang dan petugas BPPD dan Manggala Agni sudah intens mengatasi masalah kebakaran lahan dan hutan.
“Namun bagaimana ke depan kita memberdayakan masyarakat di desa itu, mereka itulah yang tahu persis awal kebakaran, jadi kalau mereka diberdayakan. Insya Allah dari kebakaran kecil bisa diatasi oleh mereka, karena kalau harus nunggu dari petugas kita ini sudah membesar apinya dan sulit walaupun ada hujan buatan, water bombing prosesnya lama,” katanya.
Sedangkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sumsel Herpanto mengatakan, bencana yang telah sering melanda Sumsel itu seharusnya ditanggapi dengan sigap.
Ke depan, Sumsel dapat menanggapi persoalan asap dengan lebih awal menjalin koordinasi terhadap pihak terkait, agar bencana kabut asap bisa diantisipasi lebih dini.
“Bencana memang tidak bisa diprediksi. Mengenai kebakaran lahan tersebut karena saat mencapai titik panas, lahan gambut bisa terbakar dengan cepat dan sulit untuk dipadamkan,” kata dia, siang ini.
Menurut Herpanto, permasalahan kabut asap tersebut bukan hanya menjadi persoalan bagi pihak pemerintah, namun juga merupakan permasalahan sesama. Terlebih lagi terhadap para anak anak, yang memang harus benar benar diperhatikan.
“Kalau untuk anak-anak diberi masker agar mengurangi infeksi udara dan Ispa. Ini soal kesehatan yang memang harus jaga. Karena anak anak ini adalah tunas bangsa, sekolah yang dekat dengan kabut asap, kalau kondisi ekstrem bisa diliburkan atau diberi waktu,” jelasnya.
Hal senada dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Joncik Muhammad yang meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang nakal yang membiarkan lahannya terbakar.
“Kemarin ada satu PT dicabut izinnya, perusahaan lain juga banyak, kita minta Gubernur dan jajarannya melakukan pemantauan, yang nakal cabut izinnya,” katanya.
Dengan tindakan tegas ini maka perusahaan perkebunan ini akan berpikir dua kali jika membakar lahannya.#osk
Komentar Anda