Bagindo Togar BB
Palembang, BP- Keputusan Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, yang bersedia membatalkan pengadaan meja biliar di rumah dinasnya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar BB yang menilai langkah tersebut menunjukkan kepekaan sosial seorang pejabat publik terhadap respons masyarakat.
Menurut Bagindo Togar, sikap yang diambil Andie Dinialdie mencerminkan tanggung jawab sosial sekaligus keterbukaan terhadap kritik. Ia menilai tidak semua pemimpin mampu merespons aspirasi publik secara cepat, terlebih sampai mengambil keputusan untuk membatalkan fasilitas yang telah direncanakan.
“Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki social sense dan social responsibility yang baik. Ketika ada reaksi dan aspirasi publik yang belum bisa menerima, beliau dengan sigap bersedia membatalkan. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujar Bagindo,Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, polemik terkait pengadaan meja biliar tersebut muncul karena sebagian masyarakat menilai fasilitas itu terkesan hanya untuk kepentingan pribadi di rumah dinas pejabat. Padahal, menurutnya, fasilitas seperti biliar tidak selalu identik dengan hiburan semata, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi sosial dan komunikasi.
Bagindo menilai arena biliar kerap menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi secara informal, baik dengan masyarakat maupun komunitas olahraga, termasuk atlet biliar. Dalam praktik politik, kata dia, komunikasi informal sering kali berlangsung lebih cair dibandingkan pertemuan resmi.
“Kalau kita lihat dalam praktik politik, komunikasi informal bisa terjadi di berbagai tempat. Ada yang di lapangan golf, ruang santai, termasuk arena biliar. Di situ kadang menjadi ruang silaturahmi dengan masyarakat maupun komunitas olahraga,” jelasnya.
Meski demikian, Bagindo menegaskan keputusan Andie Dinialdie untuk membatalkan pengadaan tersebut menunjukkan sikap legowo sebagai seorang pemimpin. Ia menilai Ketua DPRD Sumsel lebih memilih mendengarkan aspirasi masyarakat daripada mempertahankan fasilitas yang berpotensi menimbulkan polemik.
“Beliau sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ketika ada penolakan, beliau langsung meminta agar pengadaan tersebut dievaluasi dan dibatalkan. Ini menunjukkan sikap akomodatif dan menghargai suara publik,” katanya.
Bagindo berharap sikap terbuka terhadap kritik seperti ini dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya. Menurutnya, mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang sehat dalam sistem demokrasi.#udi