Palembang,BP- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menorehkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada Rapat Koordinasi Daerah Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) MBG Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Hotel Santika Premier Palembang, Senin (8/12/2025), Sumsel dinobatkan sebagai provinsi dengan capaian sasaran MBG terbesar di Pulau Sumatera.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si., mengungkapkan bahwa dampak Program MBG terhadap perekonomian daerah sangat signifikan. Program ini bukan hanya menyentuh aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi secara luas.
Berdasarkan hasil survei BPS, industri makanan dan minuman di Sumsel tumbuh sebesar 9,6 persen, jasa angkutan meningkat 9,1 persen, perdagangan besar dan eceran naik 10,3 persen, serta penyediaan makan-minum tumbuh tertinggi hingga 12,6 persen.
Selain itu, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan semakin meningkat. Konsumsi masyarakat pun terdorong naik, sehingga berkontribusi langsung terhadap percepatan belanja pemerintah yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Indikator ekonomi Sumsel juga terus menunjukkan tren positif. Pada Triwulan III Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,2 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Inflasi November 2025 terkendali di angka 2,91 persen, sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan juga terus menurun.
Yulianto menjelaskan, dari target 808 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Desember 2025, sebanyak 500 SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 1,5 juta penerima manfaat setiap hari. Capaian ini merupakan yang terbesar di wilayah Sumatera.
Dukungan kuat dari Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, disebut sebagai salah satu faktor utama keberhasilan Program MBG di daerah. Sinergi lintas sektor dan penguatan kebijakan berbasis data menjadi kunci penting.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada data yang akurat, bukan sekadar perasaan. Menurutnya, data adalah pondasi utama dalam menentukan arah pembangunan.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi data bagi para kepala daerah, khususnya yang baru dilantik, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami indikator kemiskinan dan pembangunan daerah.
Gubernur menekankan bahwa MBG merupakan program kolaboratif yang membutuhkan pengawasan terstruktur dari semua pihak. Ia meminta laporan survei BPS dibagikan hingga ke kabupaten dan kota sebagai dasar pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel terhadap BPS dalam penyediaan data berkualitas serta keberhasilan Sumsel meraih tiga penghargaan nasional pada tahun 2025.
Rakor Evaluasi MBG ini turut dihadiri jajaran BPS kabupaten/kota, para kepala daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Desa/Kelurahan Cinta Statistik kepada 17 kabupaten/kota di Sumsel.#udi